TORAJA, SULSELEKSPRES.COM – Sikap politik terbuka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah (PUPR) Provinsi Papua, Djuli Mambayya mendukung pencalonan Jokowi di Pilpres menuai kritik.
Djuli diketahui membentuk relawan Doakan Jokowi Menang (DJM) untuk Kabupaten Toraja dan Toraja Utara. Djuli sebagai aparatur negara dianggap tidak etis memperlihatkan sikap politik terbuka demikian.
Juru Bicara Gerindra Sulsel, Sawaluddin Arief menyayangkan sikap Djuli Mambaya yang terlihat secara terang-terangan ikut berpolitik praktis meski Pilpres masih terbilang lama.
Sawal menjelaskan tentang peraturan larangan ASN berpolitik praktis sebagaimana surat edaran Menpan-RB bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
BACA: Golkar Usung Caleg Terdakwa di Toraja, Kopel: Kami Tak akan Tolerir
“Berpolitik praktis itu dilarang bagi ASN. Itu tidak etis dan bermoral. Tidak memahami Undang Undang ASN. Kalau benar dia melakukan itu, berarti dia tidak memahami arwah ASN,” kata Sawaluddin Arief saat dikonfirmasi, Jumat (3/8/2018).
Olehnya itu, sikap yang dipertontonkan Djuli dalam video berdurasi satu menit lebih dengan menyuarakan pemenangan Jokowi di Pilpres patut di proses.
Baik pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Menpan-RB.
“Bawaslu maupun Menpan-RB harus segera menyikapi persoalan ini. Apalagi jelas-jelas Djuli berstatus ASN aktif,” ujarnya.
Sebelumnya, Menpan RB secara tegas mengeluarkan surat edaran Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Sebelumnya, Ketua Relawan DJM, Djuli Mambaya saat dihubungi melalui sambungan WhatsAppnya jelaskan bahwa relawan Jokowi sudah ratusan bahkan ribuan namun Relawan Doakan Jokowi Menang (DJM) baru ada di Toraja.
