“Tidak boleh lagi ada alasan dari Kepala Dinas Pemuda & Olahraga bahwa dana hiba untuk kegiatan nasional, atau belum dicairkan oleh Pemkab Jeneponto karena belum keluar peraturan Bupati,” tegasnya.
Dia menegaskan, tidak ada alasan bagi Pemkab Jeneponto untuk tidak memberikan bantuan secara materi dalam kegiatan Raimuna Nasional ini. Apalagi, lanjutnya, Pramuka dari Jeneponto membawa Putera/Puteri terbaiknya untuk menunjukkan kreativitas & eksistensinya pada kegiatan tersebut.
“Jauh hari sebelum kegiatan segala kebutuha harusny disiapkan, supaya tidak ada kejadian seperti ini, yang jelas berdampak buruk pada perkembangan pramuka terkhusus di Jeneponto. Tentunya akan mencoreng nama baik Kabupaten Jeneponto,” ucapnya.
“Seandanya saya ini adalah Bupati Jeneponto, saya pake dana pribadi saja, tidak seberapa kok,” imbuh Goseld.
Lebih lanjut, dia mengancam Akan melakukan tindakan Non Letigasi atau jalan yang mereka anggap benar, jika Pemda Jeneponto tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Ia bakal mendesak BPK untuk mengaudit anggran dana hiba dan bansos Kabupaten Jeneponto.
“Ini kami akan lakukan, karena kami menganggap tidak ada sama sekali kontrubusi terhadap kegiatan Nasional ini dan anggaran Bansos dan Hiba ini juga akan kami pertanyakan,” tandasnya.
