GOWA, SULSELEKSPRES.COM – Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Kamsinah mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa di Peace Room A’Kio Kantor Bupati Gowa, Rabu (7/10/2020).
Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh Satuan Tugas Wilayah VIII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual dengan Inspektorat serta jajaran terkait area intervensi Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2020.
Pada kesempatan ini, Kamsinah menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) tiada lain untuk melakukan evaluasi dan monitoring apa-apa saja kegiatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa.
“Jadi, monev ini untuk mengetahui sejauh mana progres dan capaian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa,” katanya.
Untuk Kabupaten Gowa progres capaian MCP saat ini telah ada pemenuhan beberapa dokumen pada beberapa area intervensi. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa masih ada beberapa capaian area intervensi yang belum di evaluasi disebabkan adanya pandemi Covid-19.
“Diharapkan melalui monitoring dan evaluasi saat ini ada penyamaan persepsi terkait sub indikator atas dokumen-dokumen pendukung yang dimaksud pada tiap area intervensi,” ujar Kamsinah.
Ia pun berharap pihak KPK memprioritaskan Kabupaten Gowa dalam pembinaan terkait percepatan langkah-langkah pemberantasan korupsi sehingga persentasenya lebih meningkat. Demikian juga kepada pimpinan SKPD diharapkan untuk lebih aktif dan serius memantau, pencapaian keberhasilan MCP serta meningkatkan komunikasi kepada admin MCP dan Inspektorat.
Sementara Kasatgas Wilayah 8 Korsupgah KPK, Dian Patria menyampaikan bahwa monev ini kita laksanakan sebagai rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020.
“Aksi ini berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan, yang mengarah pada good clean government, penyelamatan keuangan dan asset dalam meningkatkan penerimaan daerah,” kata Dian Patria.
Dalam rapat monev ini juga, Dian memberikan beberapa masukan dan arahan kepada Pemerintah Kabupaten Gowa khususnya pada area intervensi perizinan, manajemen asset daerah, optimalisasi pajak daerah dan manajemen ASN.
