MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel serius menyiapkan diri menghadapi kontestasi Pemilu 2024 dengan menggelar Workshop Political Marketing.
Workshop yang digelar di Hotel Claro Makassar selama tiga hari ini dibuka Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Jumat (25/02/2022). Hadir Konsultan politik dari PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah.
Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dijadwalkan menghadiri workshop yang diperuntukkan bagi seluruh Anggota DPRD se Sulsel. Mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
“Rencananya, besok Pak Ketum akan menghadiri wokrshop ini. Seharusnya hari ini, tapi masih ada agenda lain sehingga kedatangan beliau ditunda besok,” sebut Amir Uskara di sela-sela sambutannya.
Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan Amir Uskara berharap seluruh peserta serius mengikuti workshop ini.”Karena jujur, sengaja kami buat kegiatan ini jauh lebih tegas karena memang momentumnya sangat pas dan sangat penting,” sebutnya.
Imam menyatakan PPP tentunya membutuhkan yang namanya pasukan berkuda. Adapun pasukan berkuda PPP adalah para anggota DPRD atau legislatornya.”Nah, bagaimana anggota DPRDnya PPP menjadi pokok-pokok pikiran partai yang memang tujuannya untuk membesarkan PPP,” jelasnya.
Ketua Fraksi PPP mengakui masing-masing daerah mempunyai pendekatan-pendekatan karakter yang berbeda. Pendekatan yang dilakukan di wilayah selatan tentu berbeda dengan di utara.
“Tapi, saya yakin semua hal itu bagaimana pendekatannya, bagaimana medan pertempurannya akan terjawab dalam kegiatan ini. Apalagi akan disampaikan langsung oleh Eep Saefulloh Fatah,” tandasnya.
Lebih jauh, Imam dalam sambutannya menjelaskan beberapa aturan dalam Workshop Political Marketing kali ini. Terkhusus yang diperuntukkan bagi para anggota DPRD asal PPP.
“Ada bebrapa aturan Khusus anggota DPRD, ada beberapa poin. Bagi yang tidak ikut kegiatan full akan membayar Rp10 juta. Kemudian tidak isi daftar, ada dua absen. Absen memulai sesi dan setelah sesi, tidak isi satu atau keduanya itu pasti dikenakan Rp1 juta per sesi. Terlambat Rp500 ribu,” terangnya.
Imam mengatakan, uang itu tidak diterima dalam bentuk tunai melainkan ditransfer ke rekening. Nama rekeningnya untuk pembangunan Kantor DPW PPP Sulsel.
“Jadi bukan pribadi. Langsung ke rekening pembangunan Kantor DPW. Jadi, saya sangat senang kalau ada yang mau terlambat, tidak mau ikut pun silahkan,” katanya.
“Tapi kita sudah sepakat, bahwa tidak bayar denda sertifikatnya akan ditahan. Kalau masih tidak mau membayar, kita hubungi Ketua DPC masing-masing. Ketika setiap sesi akan dimulai hasil absennya akan disampaikan terlebih dahulu. Sehingga langsung jelas siapa yang tidak absen dan absennya kurang, maka sesegera mungkin transfer ke rekening. Mohon aturannya ditegakkan,” papar Imam.
