MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Nurdin Halid yang berpasangan dengan Abdul Aziz Qahar Mudzakkar melalui, Muhammad Natsir menjelaskan secara detail maksud penolakan keterlibatan TNI dalam pembangunan kampung.
Program membangun kampung milik pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahar Mudzakkar (NH-Aziz), melalui Juru Bicara (Jubir), Muhammad Natsir mengatakan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak boleh masuk dalam unsur pembangunan pemerintahan, sebab katanya, TNI sejak awal hanya fungsinya sebagai keamanan negara.
BACA: NA Tanyakan Kemiskinan, NH: Tak Perlu Libatkan Tentara
“Untuk membangun kampung dibutuhkan keterlibatan banyak pihak bukan hanya TNI. Jadi fokusnya sebenarnya kerja sama dengan seluruh elemen,” kata Muhammad Natsir, saat dihubungi Sulselekspres.com melalui telepon selulernya, Kamis (29/3/2018).
Sebab, katanya, untuk intensitas lahan pertanian selama ini selalu TNI yang melakukan, kemudian dipihak ketiga kan lagi.
“Jadi kedepan kita minta untuk perluasan lahan kemudian pembangunan infrastruktur untuk lebih banyak melibatkan stakeholder lokal, atau yang ada di daerah,” jelas mantan Ketua Badko HMI Sulselbar itu.
“Karena, Babinsa dan Babikantimas itu fungsinya lebih pada soal keamanan, bukan untuk pembangunan, dari dulu fungsi TNI itu bukan pada pembangunan hanya jika dalam kondisi darurat atau dimana masyarakat tidak berdaya untuk membangun, maka TNI hadir,” ungkapnya.
Menurutnya, selama ini TNI selalu mendominasi dalam pembangunan, pembebasan lahan yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia.
“Bukan tidak mau melibatkan, tapi selama ini ada pembangunan dan intensitas pertanian dan pembebasan lahan yang banyak didominasi oleh TNI,” pungkasnya.
Sebelumnya, Nurdin Halid dalam debat Pilgub Sulsel berbicara soal penguatan peran BUMDes juga menjadi salah satu solusi bagaimana perekonomian masyarakat di kampung termasuk di wilayah pesisir dapat ditingkatkan. BUMDes dapat berperan dalam mengendalikan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa, termasuk di bidang pertanian, perkebunan hingga perikanan.
“Kita tidak perlu melibatkan tentara, cukup rakyat dan BUMDes yang mengendalikan perekonomian,” pungkas NH dilansir dari rilis tim media NH-Aziz.
Penulis: Abdul Latif
