TORAJA, SULSELEKSPRES.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman kembali berkantor di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Perwakilan Kabupaten Tana Toraja, Selasa (1/9/2020).
Orang nomor dua di Sulsel itu berkantor di Toraja dalam menghadiri Simposium Nasional Kesehatan, Ketahanan Pangan dan Kemiskinan secara virtual melalui aplikasi Zoom, Selasa, 1 September 2020.
Sebelumnya, 31 Agustus 2020, Wagub Sulsel berkantor dan mengikuti Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Sensus Penduduk September 2020 Provinsi Sulsel secara virtual.
Simposium ini dalam rangka Dies Natalis ke-64 Universitas Hasanuddin. Dengan tema “Mengokohkan Peran Unhas Sebagai Humaniversity dalam Adaptasi Kebiasaan Baru”. Yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin.
Dikesempatan itu, Wagub Sulsel menjadi salah satu narasumber dengan membawakan topik “Kesiapan Pemerintah Sulsel Menghadapi Pandemi Covid-19”.
Andi Sudirman mengaku, bahwa dirinya hadir mewakili Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. “Kami bersama bapak Gubernur selalu berkomitmen untuk menjamin dalam menghadapi dan pencegahan Covid-19, serta dalam beradaptasi kebiasaan baru,” ujarnya.
Dirinya menyebut, bahwa pandemi covid-19 ini mulai muncul di Sulsel pada bulan Maret lalu. Awal masuknya Covid-19 di Indonesia, kata dia Pemprov Sulsel bergerak cepat. Dengan melakukan konsolidasi lintas instansi, pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, serta melakukan kebijakan refocusing (realokasi) anggaran kerjasama dengan lintas sektor.
Pemprov Sulsel pun melakukan upaya dengan menggelar rapat maraton membuat kebijakan untuk proses pemulihan penanggulangan Covid-19. Serta melakukan rehabilitasi pembangunan rumah sakit di Sulsel untuk penanganan Covid-19.
Mengingat Pemprov Sulsel menyiapkan rumah sakit rujukan menangani pasien Covid-19 di Makassar. Namun masih ada beberapa RS di daerah yang memiliki RS untuk melayani pasien Covid-19. Dan rujukan dilakukan jika RS daerah tidak cukup memadai atau tidak bisa menangani pasien Covid-19.
Bahkan Pemprov Sulsel menyiapkan program wisata covid-19. Dengan menyiapkan hotel-hotel sebagai tempat karantina ODP maupun OTG.
Awal mulanya kenaikan pasien covid-19, sempat dilakukan pembatasan sosial (social distancing). Hingga membuat ekonomi menurun. Salah satunya, bisnis perhotelan. Banyak yang tutup dan merumahkan karyawannya.
“Kami (Pemprov Sulsel) mengambil langkah membuka isolasi di Makassar, dengan memberdayakan hotel. Melalui program wisata covid-19 yang dipusatkan di Kota Makassar. Dengan merujuk ODP yang bersentuhan (kontak) positif, jika RS daerah tidak cukup memadai atau tidak bisa menangani pasien Covid-19, maka dirujuk ke Wisata Covid-19,” jelasnya.
Dengan memusatkan lokasi isolasi, para pasien bisa ditangani dengan baik. Didampingi tenaga kesehatan yang mengontrol gizi dan olahraga. Tak hanya menggerakkan perekonomian pada hotel, juga terhadap UKM, bagi katering yang menyiapkan makanan yang bergizi untuk pasien yang dikarantina.
Duta wisata covid-19 ini, lanjutnya, bisa memberikan edukasi ke masyarakat terkait gejala dan pencegahan Covid-19.
Ia mengaku, bahwa Pemprov Sulsel telah membuat Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Provinsi Sulawesi Selatan.
Dirinya pun mengakui, bahwa saat ini rumah sakit yang menangani Covid-19 mulai menurun. Angka reproduksi (rt) di Sulsel pun sudah mulai memperlihatkan angka dibawah 1.
“Alhamdulillah. Kami harap kosong (pasien covid-19). Dan tidak ada lagi pasien),” ujarnya.
Andi Sudirman menyebutkan, bahwa Pemprov Sulsel massif untuk tes swab, terlebih sudah ada beberapa laboratorium PCR. Bahkan Pemprov kini memiliki mobil PCR tes.
Dalam massive contact tracing, kata orang nomor dua di Sulsel ini, “melibatkan 700 tenaga surveilans kesehatan terlatih dalam penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak; 100 tenaga relawan dalam membantu PE dan pelacakan kontak di wilayah Kota Makassar; kolaborasi dengan Universitas Hasanuddin dalam penyiapan tenaga relawan pelacak kontak,” tuturnya.
“Sinergi, kolaborasi dan solidaritas adalah kunci melawan pandemic covid-19. Yakni sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Forkopimda, LSM, Pihak swasta dan dunia usaha; semua unsur dan elemen terlibat mulai dari tenaga medis, relawan, toga-toma, TNI-Polri, akademisi; serta saling mendukung dan saling percaya,” imbuhnya.
Akhir penyampaiannya, dirinya mengucapkan, “terima kasih kepada bapak Wakil Presiden, Universitas Hasanuddin, Mendagri, Menkes yang selama ini dalam berpartisipasi memberikan arahan, masukan dan instruksi kajian-kajiannya yang kemudian dibuat sebagai kebijakan,” pungkasnya.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan yang mewakili Mendagri sempat merilis peta epidemologi Covid-19. Dimana Sulsel masuk kategori resiko sedang. Yang terdiri dari 13 Kabupaten/Kota yang resiko rendah dan 11 Kabupaten/Kota sedang.
Diketahui, Puncak Dies Natalis ke-64 pada 10 September 2020 mendatang.
Pada simposium pertama dengan terkait kesehatan. Dengan narasumber yakni perwakilan Kementerian Dalam Negeri dengan topik ‘Kesiapan Pemerintah Pusat dalam Proses Adaptasi Kebiasaan Baru’; perwakilan Kementerian Kesehatan, dengan topik ‘Kesiapan Kementerian Kesehatan dalam Proses Adaptasi Kebiasaan Baru’; Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dengan topik ‘Kesiapan Pemerintah Sulsel Menghadapi Pandemi Covid-19’; Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Budu dengan tema ‘Kesiapan Tenaga Kesehatan dalam Proses Adaptasi Kebiasaan Baru’.
Untuk sesi Simposium II terkait Ketahanan Pangan dan Kemiskinan menghadirkan narasumber yakni Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dengan tema ‘Upaya Pemerintah dalam Menjamin Ketersediaan Pangan di Tingkat Keluarga dalam Proses Adaptasi Kebiasaan Baru’; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dengan topik ‘Ketersediaan Pembiayaan dalam Mengatasi Ketahanan Pangan dan Kemiskinan dalam Proses Adaptasi Kebiasaan Baru’; Rektor Unhas dengan topik ‘Peran PT dalam Mengakselerasi Proses Adaptasi Kebiasaan Baru’; Ketua Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se Indonesia, Faruda Patittingi dengan topik ‘Upaya Pencegahan Kerawanan Sosial dalam Proses Adaptasi Kebiasaan Baru’; Ketua Forum Pimpinan Sekolah Pascasarjana PTN se Indonesia, Jamaluddin Jompa dengan tema ‘Peluang Hasil Laut Mendukung Ketahanan Pangan Nasional dalam Proses Adaptasi Kebiasaan Baru’.
