MAKASSAR, SULSELEKPRES.COM – Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mewarning Tim Seleksi (KPU) pada tujuh Kabupaten/Kota untuk tidak polemik dengan hasil seleksi KPU menuju 10 besar. Komunitas JaDi sendiri, merupakan kumpulan mantan aktivis KPU dan Bawaslu periode lalu, yang meminta proses seleksi lebih transparan, jauh dari kepentingan politik dan organisasi tertentu.
Koordinator Divisi Advokasi JaDi, Abd. Rasyid mengatakan, sejalan dengan tudingan Refli Harun bahwa, seleksi KPU sudah dimasuki kepentingan politik dan kepentingan ormas tertentu. Sehingga, kata dia, pihaknya berharap seleksi ke depan lebih transparan dan akubtabel guna melahirkan pemilu dan pemilihan yang lebih berkualitas.
BACA:Â Ini Nama-nama Timsel Calon Anggota KPU Jeneponto
“Lahirnya pemimpin dan Pemilu yang berkualitas, berawal dari rekrutmen penyelenggaran yang benar, transparan dan akuntabel. Tidak berdasarkan kepentingam kelompok Ormas tertentu apalagi kepentingan partai atau penguasa,” tegasnya,” Selasa (6/11/2018).
Dia membeberkan, berdasarkan data yang ada, beberapa Komisioner terpilih terlibat politik praktis, bahkan menjadi pengurus partai tertentu. Tentu saja, katanya, hal tersebut mencederai prinsip independensi, yang seharusnya ditegakkan oleh Pansel.
BACA:Â 100 Persen Nasib Calon Komisioner KPU di tangan Timsel
Sementara, Direktur Ekskutif JaDI Sulsel, Mardiana Rusli menjelaskan, belajar dari pengalaman lalu, Komisioner KPU yang terpilih, berapliasi dengan politik praktis, dan bahkan ada yang menjadi titipan dari pejabat tertentu.
“Oleh karena itu kami minta timsel yang sudah punya pengalaman diseleksi terdahulu lebih objektif, teliti dalam melakukan penelusuran rekam jejak calon anggota KPU Kabupaten/Kota. Ini penting agar proses akhirnya tidak menjadi soal dan dianulir kemudian hari,” terangnya.
BACA:Â Timsel KPU: Masih Ada Calon Petahana Belum Pahami UU Pemilu
Mantan Komisioner KPU Provinsi Sulsel tersebut mengemukakan, pihaknya juga meminta Timsel mengakomodir incumbent yang masih berkualitas baik. Menurutnya, incumbent yang sedang seleksi dan umumnya baru saja menyelesaikan pemilihan Kepala Daerah setempat, telah menunjukkan proses kerja dan kualitasnya.
“Itu terbukti di beberapa daerah tidak ada riak-riak bahkan konflik horizontal. Kualitas Pilkada tanpa konflik, lahir dari kemampuan manajemen Komisionernya dalam setiap tahapan. Ini modal mereka dalam seleksi KPU. Jadi, itulah ujian integritas dan proses kerja bagi incumbent yang ikut seleksi,” terangnya.
Sekedar diketahui, ada tujuh daerah yang sedang berlangsung seleksi KPU. Daerah tersebut adalah KPU Kota Makassar, KPU Kota Parepare, KPU Kabupaten Pinrang, KPU Kabupaten Sidrap, KPU Kabupaten Wajo, KPU Kabupaten Luwu, dan KPU Kabupaten Enrekang.
