MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pihak Badan Perumus Perencanaan PeraturanDaerah (Bapemperda) DPRD kota Makassar telah membawa Prakarsa Usulan Ranperda Pendirian Perumda Parkir Makassar Raya kedalam rapat paripurna.
Dalam rapat paripurna pertama masa sidang pertama tahun 2020/2021 tersebut, pembahasan terkait perubahan status Perusahaan Daerah (PD) Parkir menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya disepakati untuk dilanjutkan.
Keputusan ini diambil setelah semua fraksi yang terlibat dalam paripurna ini menyepakati Prakarsa Usulan Ranperda tersebut. Hal ini juga turut didukung oleh legislator senior DPRD Makassar dari fraksi PAN, Hasanuddin Leo.
“Urgensinya, inikan kalau orang mau mengusulkan perubahan harus dijelaskan di atas, seperti halnya yang dilakukan PD Parkir dan PD Pasar tadi. Inikan mau dirubah dari A ke B, jadi harus diketahui apa plus-minusnya, kajian akademiknya jelas,” ujar Hasanuddin Leo.
Menaggapi hal ini, Direktur Utama (Dirut) PD Parkir Makassar Raya, Irham Syah Gaffar, mengaku sudah menyediakan berbagai rencana jika status PD sudah berubah menjadi Perumda.
Terlebih lagi, kajian akademik sudah sepakati. Sehingga proses perubahan status PD ke Perumda segera masuk ke panitia khusus (Pansus).
“Kajian akademiknya kan sudah disepakati. Itulah kenapa kemarin diputuskan untuk dilanjutkan. Jadi ini tinggal masuk ke Pansus,” jelas Irham kepada awak media, Sabtu (12/9/2020) petang.
Upaya-upaya tersebut akan bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar. Untuk mewujudkan hal tersebut, sejumlah strategi teknis mulai digagas, seperti penggunaan stiker parkir berbasis barcode dan memaksimalkan parkir online.
“Tentu perubahan status ini membuat kami lebih baik lagi. Karena kan kelemahan dan kekurangan kami pada saat masih PD bisa maksimal saat berstatus Perumda,” jelas Irham Syah.
“Kami juga sudah siapkan pembayaran berbasis online. Jadi misalnya ada yang tidak bawa uang tunai bisa bayar pakai aplikasi online, seperti Qris, Ovo, Link Aja, dan sejenisnya,” lanjutnya.
Penerapan pembayaran berbasis online ini tentu menjadi cara efektif untuk meminimalisir kebocoran anggaran. Dengan begitu, secara otomatis sistem tersebut bakal meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sistem ini tentu bisa meminimalisir kebocoran anggaran. Jadi PAD bisa naik. Kan bayarnya pakai barcode, termasuk yang ada di stiker,” jelasnya.
