SULSELEKSPRES.COM – Presiden Jokowi tampil menyatakan sikap di tengah kegusaran sejumlah pihak terkait penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).
Menurutnya, Novel Baswedan cs tidak harus diberhentikan dari KPK. Beberapa langkah disebut bisa diambil, tidak harus langsung diberhentikan.
“KPK harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” kata Jokowi dalam tayangan video di YouTube Sekertariat Presudeb, Senin (17/5/2021).
Dia menambahkan, Novel bersama para pegawai lain yang tidak lulus TWK bisa diberikan pendidikan kedinasan. Hasil tes itu juga bisa menjadi dasar untuk perbaikan baik secara individu maupun secara organisasi.
“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-indidivu maupun institutis KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes.” katanya.
“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk level individual maupun organisasi,” ujar dia..
Jokowi juga meminta agar para Pimpinan KPK, Kemenpan-RB, dan BKN untuk mengikuti pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-undang nomor 19 tahun 2019 terkait proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK.
“Saya minta kepada para pihak terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB dan juga kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes denagn prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi,” pungkasnya.
