MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Anggota Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD kota Makassar, Kasrudi, mempertanyakan kebijakan Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, yang hendak melakukan lelang jabatan sejumlah pejabat di penghujung masa jabatannya.
Kasrudi mengganggap kebijakan tersebut tidak penting. Sebab, selain akan ada kepala daerah baru yang mengisi jabatannya, saat ini Makassar sedang disibukkan dengan bencana Banjir dan Pandemi Covid-19.
Dengan begitu, legislator dari fraksi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut meminta agar Rudy tidak berbuat beko-neko, cukup fokus menangani korban banjir dan menekan laju penularan Covid-19.
“Harusnya Pj Wali Kota fokus saja tangani Banjir dan Pandemi Covid-19, Ndak usah dulu kotak-katik jabatan,” ujar Kasrudi saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (29/12/2020).
Kasrudi menganggap orang yang tepat melakukan lelang jabatan adalah Mohammad Ramdhan Pomanto, yang sedikit lagi bakal ditetapkan sebagai walikota Makassar definitif, yang terpilih pada pilkada pada (9/12/2020), lalu.
“Biarkan saja nanti ada Walikota baru, biarkan dia yang lakukan lelang jabatan. Karena belum tentu visi-misi Pj sekarang sama dengan Walikota definitif nantinya,” lanjut Kasrudi.
Sebelumnya, ambisi Pj Wali kota Makassar sempat terhenti dengan adanya, Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang melarang adanya mutasi oleh Pj Kepala Daerah pada daerah yang melakukan Pilkada.
Hal tersebut tertuang di surat edaran (SE) resmi dengan nomor 820/6923/SJ, yang diterbitkan pada tanggal (23/12/2020) lalu.
Akan tetapi, Rudy berdalih, pelayanan kepada masyatakat menjadi sesuatu yang prioritas. Sehingga, sejumlah jabatan kosong harus segera diisi.
