SULSELEKSPRES.COM – Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengkritik klaim pemerintah soal kepemilikan saham PT Freeport.
Jansen melalui akun twitternya mengunggah notulen hasil rapat Komisi VII DPR RI. Dia menuliskan kalau klaim kepemilikan saham 51 persen oleh pemerintah adalah sebuah kebohongan.
BACA: Peringati 56 Tahun NYA, FRI-WP Minta Warga Papua Diberikan Hak dan Kebebasan Tentukan Nasib
“Ini hasil Rapat Komisi VII @DPR_RI @KementerianESDM, @INALUM_Official @IDFreeport. –Point 2 jelas! Bahwa divestasi saham Freeport belum terealisasi. Utk itu DPR meminta pemerintah MEMBERI PERNYATAAN YG BENAR KPD RAKYAT. Keras ini! –Jd BOHONG 51% saham Freeport sudah ditangan!,” tulisnya pada Kamis,(18/10/2018).
Ini hasil Rapat Komisi VII @DPR_RI @KementerianESDM, @INALUM_Official @IDFreeport.
–Point 2 jelas! Bahwa divestasi saham Freeport belum terealisasi. Utk itu DPR meminta pemerintah MEMBERI PERNYATAAN YG BENAR KPD RAKYAT. Keras ini!
–Jd BOHONG 51% saham Freeport sudah ditangan! pic.twitter.com/yOex3kw30i
— JANSEN SITINDAON (@jansen_jsp) October 18, 2018
Dalam status sebelumnya, Jansen juga mengaku heran kepemilikan ini dibumingkan. Pafahal hingga kini Inalum belum melakukan pembayaran.
“Mari baca Rapat Komisi VII ini baik².
“Aneh saja, sejak awal dibuming-bumingkan kalau Freeport sdh diambil sahamnya 51%. Skrg beda lagi. Bedanya, skrg Inalum yg diminta mengakuisisi belum melakukan pembayaran satu perak, pun”.
–BOHONG LAGI INI NAMANYA!,” ujarnya.
Pembelian saham PT Freeport ini awalnya disebut selesai sejak penandatanganan sejumlah perjanjian sebagai kelanjutan dari Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia(PTFI) ke Inalum.
BACA: Begini Prediksi Mahasiswa Papua Soal Blokade Mimika
Penandatanganan dilakukan antara Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto pada Kamis di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (27/9) lalu.
(*)
