PAREPARE, SULSELEKSPRES.COM – Konflik internal Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Insan Kota Parepare, mulai berbuntut panjang pasca terjadinya dualisme kepemilikan maupun kepengurusan dalam sekolah swasta favorit tersebut.
Selain perseteruan dualisme, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parepare, juga lalai melihat realitas yang sedang berlangsung, di mana peserta didik sudah terlalu banyak, namun belum memiliki izin operasional. Kondisi tersebut, sangat merugikan peserta didik.
BACA: Hadapi Musim Tanam, Dinas Pertanian Bone Gelar Tudang Sipulung
Pendiri SDIT Bina Insan, Muh. Iqbal Chalik mengatakan, selain dualisme, ada upaya untuk mengambil yayasan, secara sepihak. Hal itu, katanya, itu tidak masalah, hanya saja harus dengan cara legal.
“Kami juga sudah fasilitas di DPRD melalui RDP, namun tidak diindahkan Susanto dan kawan-kawan,” katanya.
Iqbal memaparkan, pada tahun 2011 pendirian SDIT Bina Insan diinisiasi oleh pihaknya bersama rekannya, Sukirman. Hanya saja, kata dia, karena terjadi perbedaan pandangan politik akhirnya,, yayasan ikut tersebut dibawa ke ranah politik oleh, pembina ada di kubu sebelah.
“Tanpa sepengetahuan kami, mereka membuat akte melalui salah satu Notaris di Kabupaten Gowa. Hal itu, dilakukan semena-mena tanpa sepetehuan kami. Kami juga sudah melakukan beberapa kali proses islah, tapi semua tidak pernah diperhatikan dan direspon. Nah, setelah kami mempelajari dan melakukan penelusuran, kami menemukan dugaan pemalsuan data. Bahkan, mereka menganggap sebagai aset partai. Namun, kami tetap berharap masih tetap ada islah karena sekolah tersebut kini menjadi favorit,” jelasnya.
BACA: Kebakaran TPA Antang, UPT Tamngapa Belum Terima Hasil Alat Pendeteksi Udara
Iqbal yang juga mantan Legislator Parepare dua periode tersebut menerangkan, pihak tetap meminta jalur hukum dan tidak tampak adanya keinginan untuk menempuh jalur islah.
“Kami sudah laporkan, dan dampak dari laporan tersebut 19 guru mengundurkan diri dan sebagian besar peserta didik minta pindah. Kami sudah melakukan pertemuan di Dinas Pendidikan, namun pertemuan tersebut subjektif karena dilakukan oleh pihak sebelah. Padahal Dinas meminta kedua belah pihak hadir.
Iqbal menambahkan, sampai saat ini pihak sebelah tetap berpegang dengan pendiriannya, dan sangat beresiko jika pemerintah tidak mengambil tindakan.
“Oleh karena itu, dalam hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang kedua di DPRD, diminta kepada Dinas terkait untuk menunda izin operasionalnya, dan menyelesaikan konflik tersebut. Kami juga tetap konsisten dengan laporan kami,” tegasnya.
Sementara, Sukirman Kide yang juga merupakan pendiri SDIT Bina Insan mengatakan, mungkin ada pandangan berbeda dari orang tua peserta didik bahwa pihaknya yang memulai konflik, padahal di dalamnya sudah dicampuri kepentingan lain. Padahal, katanya, yayasan tersebut bisa besar seperti saat ini juga karena banyaknya bantuan dari orang luar, yang harus disadari pihak sebelah.
“Yang sulit adalah mereka tidak terima diselesaikan secara islah dan tetap meminta jalur hukum. Kami sangat sayangkan karena pada akhirnya peserta didik yang menjadi korban karena konflik ini,” ungkapnya.
Sedangkan, Penasihat Hukum Muh. Iqbal Chalik, Azhar Zulfurqan menjelaskan, Susanto yang menjadi pihak pendiri baru, diduga membuat pernyataan palsu dengan menerbitkan akte baru, yang dikuatkan dengan penerbitan akte yang tidak menghadirkan pendiri. Hal itu, bebernya, lebih dikuatkan lagi di mana beberapa notaris di Parepare menolak melakukan penerbitan, yang tentunya menimbulkan pertanyaan.
“Diduga melalui pernyataan palsu tersebut, sehingga berhasil aktenya terbit disalah satu Notaris di Kabupaten Gowa. Selain itu, tidak pernah dilakukan rapat pergantian struktur pengurus. Namun, pada akte yang terbit di Gowa menjadikan adanya rapat pergantian pengurus sebagai dasar, sehingga akte tersebut cacat hukum,” katanya.
Terpisah, Ketua dan Pembina yayasan SDIT Bina Insan masih belum bisa dikonfirmasi karena sedang berada di luar Kota, dan rencananya akan menggelar konfrensi pers dalam waktu dekat.
