SULSELEKSPRES.COM – Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), kembali mengekspos laporan dalam bentuk infrografis mengenai para purnawiran TNI yang diduga terlibat kasus HAM di masing-masing kubu calon presiden-wakil presiden.
Kubu capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin disebut menyumbang 10 jenderal, sementara kubu capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto memiliki 9 jenderal diduga terlibat kasus HAM. Namun, itu belum termasuk Prabowo sendiri disebut-sebut dipecat dari institusinya, karena terlibat kasus dugaan penculikan aktivis 97/98.
BACA:Â KontraS Sulawesi: Hentikan Perampasan Hak dalam Konflik Lonsum dan Masyarakat Adat Kajang
“Dari kubu 01, terdapat sekitar 10 Purnawirawan yang terlibat (baik secara langsung maupun tidak langsung) dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu. Di kubu 02, terdapat 9 Purnawirawan yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu,” kicau KontraS, melalui akun Twitter-nya, Selasa (2/4).
Biar jreng, berikut kami suguhkan lagi peta Bayang-Bayang Purnawirawan di balik Pasangan Capres & Cawapres. pic.twitter.com/I4VI3NN33j
— KONTRAS (@KontraS) April 2, 2019
Dari kubu 01 KontraS menampakkan, Jenderal (Purn) Fachrul Razi (Kerusuhan 13-14 Mei 1998, Timor Timur 1999), Letjen (P) Sutiyoso (peristiwa 27 Juli 1996, Kerusuhan Mei 1998, penghilangan paksa aktivis), Jenderal (P) Try Sutrisno (Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talangsari), Jenderal (P) AM Hendropriyono (Talangsari 1989, Peristiwa 27 Juli 1996, Kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Tomor Timur).
Selain itu ada Jenderal (P) Wismoyo Arismunandar (Peristiwa Talangsari), Jenderal (P) Wiranto (Tragedi Mei 1998, Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II/kasus TSS, penculikan aktivis 97/98), Tomor Timur), Jenderal (P) Ryamizard Ryacudu (Peristiwa Aceh, Peristiwa Papua), Mayjen (P) WinSton Pardamean S (kasus bentrok TNI-Polri di Batam November 2014), dan Mayjen (P) Muchdi PR (penculikan aktivis 97/98, pembunuhan aktivis Munir).
BACA:Â AJI Surabaya-KontraS-PPMI Desak Jokowi Cabut Remisi Pembunuh Wartawan
Sedang kubu 02, menurut KontraS, mereka adalah Letjen (Purn) Yunus Yosfiah (penembakan wartawan Balibo 5, Timor Timur 1999), Letjen Sjafrie Sjamsoeddin (DOM Aceh, Peristiwa Timor Timur, Kerusuhan Mei 1998, Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, penculikan dan penghilangan paksa), Brigjen (P) Chairawan Kadarsyah (penculikan aktivis 97/98).
Di samping itu, Mayjen (P) Glen Kairupan, Letjen (P) Yayat Sudrajat, Mayjen (P) Tono Suratman (Timor Timur 1999), Kolonel (P) Fauka Noor Farid (penghilangan paksa aktivis 97/98) , dan Mayor (P) Bambang Kristiono (penghilangan paksa aktivis 97/98).
“Keberadaan para terduga pelanggar HAM dalam barisan pendukung menunjukan ketidakseriusan calon presiden dalam rangka pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM ke depan. Namun, setidaknya kita tahu bahwa keduanya terjebak pada bayang-bayang purnawirawan,” kicau KontraS.
Karena itu, KontraS lalu menduga dengan keberadaan para purnawirawan tersebut, baik yang tercatat atau tidak dalam timses, nantinya diprediksi bakal menempati posisi strategis, seperti Wantimpres.
“Yang berdampak pada penundaan yang berlarut-larut (undue delay) terhadap penanganan peristiwa pelanggaran HAM [berat] masa lalu oleh Pemerintah,” ujar KontraS.
Meski demikian, sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim masalah penuntasan kasus HAM di era Presiden Jokowi masih terus berjalan.
Moeldoko mengklaim, pemerintahan Jokowi tetap serius menyelesaikan kasus HAM. Menurut dia, ini dapat terlihat saat Jokowi menerima aktivis HAM dan keluarga korban di istana negara beberapa waktu lalu.
