LSM GEMPA Ingatkan Kepala Daerah Jaga Netralitas dalam Pilkada

GOWA, SULSELEKSPRES.COM —Ketua DPP LSM GEMPA, Amiruddin Karaeng Tinggi, SH., menyoroti pentingnya netralitas gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Menurutnya, ada ketentuan hukum yang mengatur apakah seorang bupati dan wakil bupati dapat menyatakan dan mempublikasikan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.

“Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan walikota dan wakil walikota adalah pejabat negara yang seharusnya netral dalam proses politik, terutama dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah,” kata Amiruddin Karaeng Tinggi.

Lanjut Amiruddin, dukungan terang-terangan dari pejabat aktif terhadap salah satu pasangan calon berpotensi menimbulkan ketidakadilan, mengingat kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh mereka.

Amiruddin menjelaskan bahwa keterlibatan pejabat negara dalam mendukung calon tertentu bisa dianggap melanggar hukum, khususnya jika dilakukan dalam kapasitas resmi.

“Undang-undang sudah jelas mengatur mengenai netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dan pejabat publik dalam pemilu. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan sanksi, baik administratif maupun pidana, tergantung pada tindakannya,” tegasnya.

Karaeng Tinggi juga menekankan pentingnya integritas dalam proses demokrasi.

“Keterlibatan pejabat daerah yang memanfaatkan jabatan mereka untuk mendukung calon tertentu bisa mencederai kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi kita. Apalagi jika dukungan tersebut diumumkan secara publik, ini bisa dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang,” bebernya.

Olehnya itu Karaeng Tinggi mengaku  selaku Ketua LSM  yang memiliki peran kontrol sosial menghimbau agar para pejabat daerah menjaga netralitas mereka dan menghindari tindakan yang dapat merusak proses pemilihan yang jujur dan adil.

“Kami dari LSM Gempa Indonesia akan terus mengawasi dan mengadvokasi bahkan akan melaporkan ke yang berwenang pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaan, wewenang dan jabatan agar proses pemilihan di Indonesia berlangsung dengan demokratis dan tanpa intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan,” tutupnya. (*)