MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Masyarakat Antikorupsi Sulsel menggelar aksi protes terhadap pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh pemerintah.
“Salah satu upaya untuk menggugat undang-undang KPK adalah melalui jalur MK sebagai mekanisme gugatan ini. Namun, sebagai masyarakat sipil, kami juga perlu melakukan kampanye antikorupsi,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Laode Ali Asrawi Ramadhan, saat aksi di depan Kantor ACC Sulawesi, Makassar, Sabtu (27/9/2019).
Banyak hal yang dianggap sebagai pelemahan KPK yakni rencana adanya Dewan Pengawas, yang dianggap dapat memperlambat kinerja KPK.
Melalui rangkaian protes ini, pihaknya melakukan testimoni, tidak hanya menyoroti UU KPK, tapi beberapa UU lain yang berpotensi melemahkan kekuatan masyarakat sipil, diantaranya rancangan UU pertanahan, Rancangan UU Tenaga Kerja, Rancangan KUHP.
“Serta mendorong pemerintah agar mengesahkan UU penghapusan kekerasan seksual,” ujar Ayyi, sapaan akrab Laode Ali Asrawi Ramadhan.
aksi ini sebagai langkah awal untuk terus berjuang menyelamatkan lembaga kredibilitas yang sudah dianggap publik sebagai jalan kepastian hukum penanganan korupsi di Indonesia.
Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Makassar, Nurdin Amir menambahkan, pengesahan revisi undang-undang itu secara langsung mematikan kepercayaan publik terhadap penanganan korupsi.
Direktur ACC Sulawesi Kadir Wokanubun menjelaskan, pihaknya turut serta dalam aksi tersebut, terhadap aksi pelemahan KPK.
Aksi ini dilakukan dengan membacakan testimoni, membakar lilin dan juga menabur bunga pada replika kuburan.
