SULSELEKSPRES.COM – Belakangan ini isu radikalisme tampak menjadi perbincangan heboh di kalangan masyarakat Indonesia.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, jika radikalisme tak ada kaitannya dengan pakaian, tapi soal cara berpikir dan bertindak.
“Radikalisme itu sebenarnya bukan soal pakaian. Tapi radikalisme itu adalah cara berpikir, cara bersikap, atau perilaku dan cara bertindak,” ujar Ma’ruf dilansir dari CNNIndonesia.com Jumat (8/11/2019)
Alih-alih melarang cara berpakaian, kata Ma’ruf, yang harus dilakukan adalah meluruskan cara berpikir, bertindak, dan gerak-geriknya. Untuk itu perlu upaya lebih intensif dengan melakukan deradikalisasi.
Di sisi lain, lanjut Ma’ruf, pemahaman tentang khilafah juga perlu diluruskan. Selama ini khilafah identik dengan Islam. Merunut sejarah, kata dia, terdapat sejumlah wilayah yang menganut khilafah seperti khilafah Abbasiyah dan khilafah Utsmaniyah.
“Tapi tidak berarti [sistem yang] Islami adalah khilafah,” katanya.
Di Indonesia sendiri, ucap Ma’ruf, khilafah tertolak masuk karena tak sesuai dengan prinsip dan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai landasan NKRI. Serupa dengan khilafah di Arab Saudi yang juga tertolak karena sistem kenegaraan yang berupa kerajaan.
“Jadi bukan karena tidak Islami, tapi menyalahi kesepakatan nasional. Sudah jelas khilafah tertolak di Indonesia karena menyalahi kesepakatan nasional, NKRI. Kalau itu khilafah maka menjadi tidak NKRI lagi, tapi NKKHI, Negara Kesatuan Khilafah Indonesia,” tuturnya.
“Perlu diluruskan pemahamannya bahwa Islam kita itu Islam kaffah, Islam yang utuh, tapi ada nifaq-nya, ada kesepakatannya,” imbuh Ma’ruf.
