MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah (NA), berharap agar masa transisi pemerintah kota (pemkot) Makassar tidak ada yang membuat kegaduhan.
“Saya berharap jangan membuat membuat gaduh pemerintahan, nanti setelah pelantikan barulah lakukan konsolidasi untuk menyusun program prioritas,” kata Nurdin Abdullah, setelah melakukan pertemuan dengan pejabat pemerintah kota Makassar, termasuk Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin, di Kantor Gubernur Sulsel, jalan Urip Sumoharjo, Jumat, (29/1/2021).
Nurdin menyoroti Walikota Makassar terpilih, Danny Pomanto yang telah melakukan pertemuan pejabat Pemkot dan membentuk tim transisi yang tidak melakukan koordinasi dengan Pj Walikota Makassar.
“Apa lagi sekarang tidak kosong jabatan itu ada Pj Walikota yang isi. Hargai pejabat yang ada sekarang. Karena kalau kita buat konflik, yang rugi rakyat,” tegas Nurdin.
Lebih lanjut, orang nomor satu Sulsel itu menjelaskan bahwa pertemuan yang diadakan Danny Pomanto sebenarnya tidak masalah jika ada koordinasi ke Pj wali kota.
“Karena Pj Wali Kota ini kan Walikota juga, makanya itu saya sampaikan setiap kesempatan komunikasi dan koordinasi itu penting,” lanjutnya.
Selain itu, ia menanggapi adanya desakan untuk mempercepat pelantikan walikota Makassar. Menurutnya harus berdasarkan aturan. Tidak ada kewenangan gubernur untuk mempercepat ataupun memperlambat. Karena hal itu telah diatur dalam undang-undang.
“Kalau saya sih beri semangat bagi seluruh pejabat pemerintah kota, dan tentu jangan kita membuat statemen yang menurun kan imun,” imbuhnya.
Sementara itu, Rudy Djamaluddin juga menanggapi terkait pertemuan walikota terpilih dengan beberapa pejabat Pemkot.
“Itu kan urusannya BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Ada yang melanggar bagaimana proses evaluasinya,” tuturnya.
Kata Rudy, aturan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah lengkap. Dan ASN wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.
“Tentu kalau ada melanggar, apa kira-kira. Yang pasti kita tidak boleh melakukan pembiaran. Harus tentu kita, paling tidak ada yang salah enggak disini,” tekannya.
Lebih lanjut, orang nomor satu Sulsel itu menjelaskan bahwa pertemuan yang diadakan Danny Pomanto sebenarnya tidak masalah jika ada koordinasi ke Pj Walikota.
“Karena Pj Wali Kota ini kan Walikota juga, makanya itu saya sampaikan setiap kesempatan komunikasi dan koordinasi itu penting,” lanjutnya.
Selain itu, ia menanggapi adanya desakan untuk mempercepat pelantikan walikota Makassar. Menurutnya harus berdasarkan aturan. Tidak ada kewenangan gubernur untuk mempercepat ataupun memperlambat. Karena hal itu telah diatur dalam undang-undang.
Kata Rudy, aturan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah lengkap. Dan ASN wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.
“Tentu kalau ada melanggar, apa kira-kira. Yang pasti kita tidak boleh melakukan pembiaran. Harus tentu kita, paling tidak ada yang salah enggak disini,” tekannya.
