PAREPARE, SULSELEKSPRES.COM – Wali Kota Parepare, Taufan Pawe membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan Pembangunan Kota Parepare Triwulan I Tahun 2023 di Hotel Makassar. Jumat, (5/5/2023)
Kegiatan itu dihadiri oleh sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, Sulawesi Selatan.
Pada kesempatan itu, Taufan Pawe mengatakan bahwa berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Parepare dalam rangka Pemulihan Ekonomi pasca pandemi covid-19 telah memberikan hasil yang menggembirakan berkat kerjasama yang baik antara berbagai stakeholders pembangunan daerah. Hal ini tampak dari membaiknya berbagai indikator makro daerah tahun 2023.
Pertumbuhan ekonomi Kota Parepare pada tahun 2021, kata Taufan sebesar 4,41%, sedangkan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 5,93%. Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2022 ditopang oleh sektor Perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi, dan real estate serta belanja pembangunan pemerintah.
“PDRB per Kapita Kota Parepare juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 sebesar Rp. 51,18 juta dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 56,16 Juta,” ucap Taufan.
Pada Tahun 2022, lanjutnya, Inflasi sebesar 6,66% meningkat dibanding Tahun 2021 yang hanya sebesar 4,69%. Tingkat kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 5,40% atau 7.930 orang, namun pada Tahun 2022Â meningkat menjadi 8.010 orang atau 5,41%.
“Pada Tahun 2021, Tingkat pengangguran mencapai 6,72% dan berhasil diturunkan pada Tahun 2022 menjadi 5,60%,” ungkapnya.
Ketua DPD I Golkar Sulsel ini menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Parepare terus mengalami peningkatan, pada Tahun 2021 sebesar 78,21, kemudian meningkat menjadi 78,54 pada Tahun 2022.
Indeks Gini (Gini Ratio), kata dia juga berhasil diturunkan dari 0,381 pada Tahun 2021, menjadi 0,377 pada Tahun 2022. Hal ini menunjukkan distribusi pendapatan di Kota Parepare semakin merata.
Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan merupakan hal yang sangat strategis dalam pencapaian target pembangunan daerah.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kemajuan (progress report) terhadap pelaksanaan setiap kegiatan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD, serta permasalahan / hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
“Belanja dalam APBD Kota Parepare Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 924.595.555.607 untuk membiayai 165 program, 470 kegiatan dan 1.587 sub kegiatan pembangunan Kota Parepare yang tersebar di 34 Organisasi Perangkat Daerah. Data ini menunjukkan bahwa APBD Tahun 2023 lebih besar dibanding tahun 2022 yang hanya Rp. 923.238.509.528 dengan jumlah program lebih banyak yaitu 171 program, 460 kegiatan dan 1.618 sub kegiatan pembangunan,” jelasnya.
Diketahui bahwa dari Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda, Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pembangunan hingga Triwulan I per tanggal 31 Maret 2023 cukup baik yang mencapai 25,23%, dan awal triwulan II per 30 April 2023 meningkat menjadi 28,93%. Adapun realisasi keuangan per 31 Maret 2023 masih cukup rendah sebesar Rp. 118,81 Milyard atau hanya 12,85% dan kemudian per tanggal 30 April 2023 meningkat menjadi Rp. 142,41 Milyard atau 15,40% dari total APBD sebesar Rp. 924.595.555.607.
Capaian tahun 2023 ini masih lebih baik Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana capaian kinerja fisik hanya 23,57% dan realisasi keuangannya hanya Rp. 101,38 Milyard atau 10,98%.
Serapan anggaran yang masih cukup rendah ini, perlu menjadi fokus perhatian bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah, untuk mempercepat realisasi anggaran pembangunan karena belanja pemerintah sangat berkontribusi besar dalam peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
Serapan APBD menjadi salah satu trigger bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Rata-rata kontribusi belanja administrasi pemerintah daerah terhadap PDRB Kota Parepare dalam 3 (tiga) tahun terakhir mencapai 8,90%, yang menempati peringkat keempat tertinggi setelah sektor usaha perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi, dan sektor real estate.
Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang bersumber dari DAK Fisik pada triwulan I sebesar 12,06%, namun realisasi keuangannya masih NIHIL.
Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang bersumber dari DAK Non Fisik pada triwulan I sebesar 18,34 %, namun realisasi keuangannya masih sangat rendah sebesar Rp. 877.925.606 atau 1,06% dari total DAK Non Fisik sebesar Rp. 82.683.481.000.
Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Parepare tidak memperoleh alokasi Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi.
“Pada Kesempatan ini, saya intruksikan seluruh Kepala SKPD untuk mengevaluasi faktor-faktor penghambat yang menyebabkab rendahnya realisasi anggaran dan segera menemukan solusi yang tepat dan mengambil langkah-langkah strategis agar serapan anggaran pembangunan dapat ditingkatkan secara signifikan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan,” imbuhnya.
Taufan berharap, seluruh perangkat daerah dapat memperlihatkan semangat kerja yang tinggi sehingga dapat berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan Kota Parepare sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap Yang Berwawasan Hak Dasar dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju, Mandiri, dan Berkarakter.
