MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Hasil riset Lembaga Setara Institute terkait indikasi toleransi yang menempatkan Makassar sebagai salah satu kota paling intoleran di Indonesia. Membuat Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan (Danny) Pomanto angkat bicara.
Danny Pomanto, mempertanyakan hal itu. Karena, hasil riset yang menempatkan Makassar di urutan ke 8 dari 10 kota intoleran dengan nilai 3.63 persen tersebut muncul di momen politik saat ini.
“Saya malah mengkhawatirkan serius hasil riset tersebut. Apa maksud dari itu. Di tengah situasi politik yang saat ini. Maksudnya apa,” katanya, saat dikonfirmasi, Rabu (12/12/2018).
Dia bahkan mengungkapkan kecurigaannya atas hasil riset di IKT 2018 yang dilakukan di 94 kota di seluruh Indonesia itu tidak akurat. Apalagi, salah satu kota dalam hasil riset tersebut menempatkan Jakarta sebagai daerah intoleran.
Baca juga: Makassar Masuk 10 Kota Paling Intoleran, Danny: Saya Ragukan Kriteria Risetnya
“Bahkan saya malah mencurigai survey ini. Masa Jakarta bukan kota toleran. Jakarta adalah kota di mana semua orang ada, mulai dari yang dekat dengan agama sampai yang jauh dari agama ada semua disana,” jelasnya.
Sebelumnya, Lembaga Setara Institute mencatat Makassar sebagai salah satu kota yang ada di Indonesia sebagai wilayah intoleran. Makassar bahkan masuk dalam sepuluh besar.
Hasil riset yang dikeluarkan oleh Lembaga Setara Institute terkait indeks kota toleransi tersebut menempatkan Kota Makassar di urutan ke delapan dari sepuluh kota paling intoleran dengan nilai 3.63 persen. Satu tingkat di atas Medan.
Dalam riset itu Lembaga SETARA Institute disusun dengan mengutamakan praktik-praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia, dengan memeriksa seberapa besar kebebasan beragama/berkeyakinan, kesetaraan gender, dan inklusi sosial dijamin dan dilindungi melalui regulasi dan tindakan.
Kemudian, menyandingkannya dengan realitas perilaku sosial kemasyarakatan dalam tata kelola keberagaman kota, khususnya dalam isu agama/keyakinan, gender, dan inklusi sosial. Dengan menggunakan paradigma negative rights, sesuai dengan karakter rumpun kebebasan sipil politik, yang diukur secara negatif.
