MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menegaskan Rancangan APBD (RAPBD) Sulsel 2019 tak akan dibahas melalui rapat-rapat komisi di DPRD Sulsel dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Gak ada pembahasan di komisi, yang ada sesuai PP nomor 12. Nda ada itu, kita sudah komunikasi nanti di tetap di banggar dengan TPAD,” ujar Nurdin Abdullah usai rapat paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (23/11/2018).
Menurut Nurdin Abdullah, jika pun ada pembahasan RAPBD Sulsel 2019 di komisi DPRD, hal itu hanya bersifat konsultatif dengan OPD karena alasan sebagai mitra dan pemilik program.
“Bukan pembahasan, hanya konsultasi di komisi. Itu bisa, karena kan yang punya program OPD, iya kan? Tidak mungkin TPAD sendiri yang jelaskan. Makanya saya bilang back up,” kata Nurdin Abdullah.
Nurdin Abdullah berpendapat, tidak dibahasnya RAPBD 2019 di komisi-komisi DPRD Sulsel karena aturan Pemerintah Nomor 12 yang baru tahun ini diterapkan.
“Ini kan PP 12 baru tahun ini, sulsel jadi kelinci percobaan karena daerah lain belum melakukan,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah fraksi di DPRD Sulsel menolak pembahasan RAPBD 2019 apabila tidak melalui rapat di komisi. Salah satunya adalah fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
