SURABAYA, SULSELEKSPRES.COM – Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (PLKP) akhir tahun pemerintah Provinsi Sulsel mengunjungi Pemprov Jawa Timur.
Ketua Pansus, Marzuki Wadeng mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan, namun berdasarkan ketterangan Pemprov Jatim, masih ada beberapa yang belum sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Iya, ada beberapa poin, dalam pembahasan ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” kata politisi Golkar Sulsel itu, melalui rilisnya kepada Sulselekspres.com, Selasa (17/4/2018).
Sebagai Ketua Rombongan Pansus LKPj Gubernur Sulsel akhir tahun anggaran 2017, Marzuki Wadeng menjelaskan, maksud dan tujuannya berkunjung ke Pemprov Jawa Timur yakni mendapatkan informasi dan masukan dalam pembahasan terkait LKPj akhir tahun anggaran 2017 di Provinsi Jawa Timur.
Selain itu, ada beberapa poin yang menjadi perhatian dalam diskusi tersebut, diantaranya mekanisme dan tata kerja Pansus Pembahas LKPj Gubernur Jatim yakni dalam pelaksanaan terdapat 3 Buku LKPj yang menjadi pedoman Pansus dalam pembahasan yakni, Buku Nota Penjelasan, Buku Subatansi Laporan Pertanggungjawaban dan Buku Lampiran.
Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Pemprov Jatim, Abdus Sabda, menilai dalam beberapa poin pembahasan yang dilayangkan Pemprov Jatim, ada beberapa indikator yang tidak sesuai dengan RPJMD yang ada.
“Dalam pembahasan LKPj Gubernur Provinsi Jatim ada 11 indikator yang dinilai dan ada 2 indikator yang tidak sesuai RPJMD Provinsi Jawa Timur yang baru,” ungkapnya.
Meski demikian, rombongan Pansus dari DPRD Sulsel yang diwakili, Marzuki Wadeng, langsung memberikan cendramata sebagi bentuk terima kasih telah menerima dan memberikan masukan kepada anggota Pansus LKPJ Gubernur Provinsi Sulsel.
Penulis: Abdul Latif
