BONE, SULSELEKSPRES.COM – Fraksi NasDem DPRD Bone dalam rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Bone terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bone Tahun 2021 menegaskan kepada OPD agar membuat program realistis.
Hal ini ditegaskan, mengingat kondisi estimasi pendapatan daerah pada Ranperda APBD Tahun 2020 mengalami defisit sekitar Rp 511 Miliar atau 21,4 persen.
Juru bicara Fraksi NasDem, A Heryanto Bausad menyampaikan sejumlah catatan dan masukan dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bone, Kamis (17/9/2020) kemarin.
Fraksi NasDem meminta agar setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) membuat program yang realistis, terstruktur dan akuntabel dan sesuai dengan Permendagri 64 Tahun 2020.
Terkait kebutuhan yang tidak mendesak seperti Randis dan Gedung, Nasdem meminta Pemkab Bone mengkaji ulang.
BACA: Legislator DPRD Bone Sepakat Rp 3,2M Anggaran Digeser Untuk Tangani Covid-19
Selain itu, Fraksi Nasdem juga memperhatikan nasib kesejahteraan khusus tenaga honorer bersentuhan langung dengan pelayanan publik.
Politisi Nasdem ini juga meminta agar Pemkab Bone dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 6,71 Miliar atau sebesar 3,11 persen.
Estimasi pendapatan pajak daerah di Bapenda Bone, diantaranya pajak sarang burung walet yang hanya ditarget Rp 35 juta dan pajak parkir yang dikelola Bapenda yang hanya estimasinya Rp 50 juta dan pajak lainnya agar dimaksimalkan.
Dalam pandangannya, Fraksi Nasdem juga menilai anggaran penunjang di beberapa OPD, seperti BPKAD, Bappeda dan Bapenda sebesar Rp 571,5 miliar dinilai alokasinya cukup besar khususnya pada alokasi anggran BPKAD sebesar Rp 539 miliar.
“Dari hasil telaah Fraksi Nasdem dan mencermati nota keuangan pada Ranperda dan Penjabaran APBD tahun 2021, adanya alokasi anggaran prioritas OPD/SKPD yang tidak sesuai dengan sasaran pembangunan pada tahun 2021 seperti yang disampaikan oleh Bupati Bone,” kata A. Herianto.
A. Herianto juga meminta Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun prioritas kegiatan berdasarkan hasil musrenbang dan pokok pikiran hasil reses anggota DPRD.
“Kita meminta perhatian pembangunan infrastruktur jalan, kami juga meminta pemda berjuang untuk pembangunan (perluasan) Bandara, juga Sirkuit. Terkait kebutuhan yang tidak mendesak seperti Randis dan Gedung, Nasdem meminta Pemda Bone mengkaji ulang. Fraksi Nasdem juga memperhatikan nasib kesejahteraan khusus honorer bersentuhan langung dengan pelayanan publik agar dinaikkan insentifnya,” tegas politisi asal Kecamatan Mare ini.
Dalam kesempatan itu juga, Fraksi Bintang Demokrasi Perjuangan, (F-BDP). Fraksi gabungan PDIP-PBB meminta Pemerintah Daerah Bone memperbaiki sejumlah hal.
Diantaranya perbaikan data kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat ( JKN- KIS) kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan perbaikan infrastruktur jalan yang mendesak.
Juru bicara Fraksi Bintang Demokrasi Perjuangan, (F-BDP) Andi Akhiruddin mengatakan saat ini data jumlah penerima JKN KIS kategori PBI sangat besar sekitar 82 persen penduduk Bone atau 744 ribu jiwa menjadi peserta.
Kendati demikian, kata Andi Akhiruddin di sisi lain masih banyak warga kurang mampu berteriak belum menjadi penerima manfaat.
“Namun masih banyak warga yang tidak tercover baik APBD dan APBN, mohon perbaiki data agar masyarakat miskin dapat menikmati layanan, pemda harus lebih intens kooordinasi Dinsos, BPJS, Disdukcapil.” kata Andi Akhiruddin yang juga politisi PDIP ini.
Tak kalah mendesaknya juga kami meminta Pemda memberikan perhatian serius dengan memperbaiki infrastruktur jalan.
“Seperti Jalan Poros di Desa Pakkasalo, Desa Pattiro, Desa Sailong Kecamatan Dua Boccoe yang tingkat kerusakan 80 persen,” kata Andi Akhiruddin.
Selain itu, Fraksi Bintang Demokrasi Perjuangan, (F-BDP) memperhatikan anggaran dana penanganan Covid 19 dan dampak sosialnya.
