MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Perusahaan Daerah (PD) Terminal Makassar Metro tengah berada dalam bayang-bayang kehancuran. Sebab, sejauh ini kinerjanya dinilai tidak bisa menunjukkan hasil yang signifikan.
Hal ini diperparah dengan status aset yang belum jelas, berbagai persoalan internal, sampai pada tata kelola terminal yang dinilai tidak maksimal, khususnya dalam memberikan kontribusi terhadao penghasilan asli daerah (PAD).
Dua terminal yang saat ini ditangani PD Terminal Makassar Metro, Terminal Regional Daya dan Terminal Mallegkeri, terancam dialihtangankan. Kabarnya, terminal Daya bakal diserahkan ke Kementerian Perhubungan, sementara terminal Mallengkeri bakal ditangani oleh Pemprov Sulsel.
Menurut keterangan Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin, ketidak jelasan aset terminal saat ini menjadi persoalan tersendiri. Akan tetapi, ia mengaku sudah meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera mengidentifikasi dan merampungkan persoalan tersebut.
“Lemahnya direksi ini bisa saja karena masalah status aset. Tetapi kalau berbicara kreativitas, harusnya tidak terbatasi. Kalau tidak ada aset lagi, nanti pasti kita bubarkan. Apa yang mau diurus,” ujar Rudy.
Lebih lanjut Rudy mengatakan, sudah menjadi keharusan bagi PD untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Sehingga, inovasi dan kreativitas sangat dibutuhkan, sekalipun status belum jelas.
Selain itu, tidak adanya perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh terminal yang ada di kota Makassar, merupakan dampak dari lemahnya.leadership di.tubuh PD Terminal sendiri.
“Kalau Perusda itu bukan hanya sekadar menduduki jabatan direksi lalu tidak ada ide yang kreatif. Kalau tidak ada, pasti kayak seperti sekarang,” ujarnya
Menanghapi hal ini, anggota Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) DPRD Makassar, Mario David, cukup menyayangkan kualitas kinerja direksi PD Terminal Makassar Metro selama ini.
Sebab, menurutnya masih ada sejumlah sisi yang tidak bisa berjalan secara maksimal. Padahal peluang yang dimiliki sudah sangat besar.
“Itulah makanya kalau saya pribadi hanya ada dua pilihan. Pertama direksi yang ada saat ini diganti, kedua Perusda ini dibubarkan saja lalu dialihkan ke UPTD,” terangnya.
Legislator Partai Nasdem itu menyebut, seharusnya ada banyak inovasi yang bisa dilakukan di terminal. Hanya saja, setiap direksi yang masuk belum bisa menangkap peluang tersebut.
“Terminal harus nyaman bagi pengunjung. Fasilitas harus lengkap di sana. Misalnya ada kafe, mal atau supermarket, dan sebagainya yang mengundang orang masuk ke terminal,” tutupnya.
