SULSELEKSPRES.COM – Fraksi PDIP tampil sebagai benteng terakhir pertahanan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, diparlemen menghadapi upaya hak angket DPRD Sulsel.
Tercatat tak ada satupun anggota DPRD Sulsel dari PDIP yang ikut memberikan tandatangan terhadap upaya hak angket. Sementara 9 fraksi lain di DPRD Sulsel sudah menyetujui pemerintahan Nurdin Abdullah dibawah ke meja paripurna hak angket.
BACA: H. Alimuddin Apresiasi Langkah Nurdin Abdullah Tangani Bencana di Jeneponto
“Substansinya masih perlu didiskusikan. Mari bangun komunikasi yang baik dengan gubernur dan wagub,” kata Sekertaris PDI Perjuangan, Rudi Peter Goni belum lama ini.
Menurut dia, hak angket dalam kasus yang disoal dewan belum diperlukan. Masalah yang ada masih bisa diselesaikan secara baik-baik.
“Hak-hak dewan itu penting , tetapi penggunaannya perlu tepat sasaran,” katanya.
Hubungan antara DPRD dan pemerintahan Nurdin Abdullah sebagai gubernur memang terbilang kurang harmonis. Hak angket merupakan persoalan kesekian setelah sebelumnya DPRD juga menyoal Nurdin Abdullah yang tidak hadir dalam Rapat Paripurna pada Senin 19 November 2018 lalu.
Fraksi PDIP Sulsel saat itu kembali tampil membela saat Nurdin diserang. Ketua Fraksi PDIP Sulsel, H. Alimuddin kala itu meminta rekannya di parlemen untuk tidak menggunakan politik praktis merongrong pemerintahan Nurdin Abdullah.
“Kita di DPRD itu, jangan menggunakan politik praktis, tak boleh itu. Kita harus menggunakan politik kebangsaan,” kata H Alimuddin.
Adapun hak angket yang diajukan DPRD Sulsel sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman. Ini sekaitan dengan kebijakan mutasi 193 pejabat eselon III dan IV yang cacat administrasi beberapa waktu lalu.
Sejauh ini, upaya hak angket sudah memasuki tahap pemantapan materi. Senin, 10 Juni 2019 kemarin, sejumlah anggota DPRD menggelar rapat bersama.
“Sekarang sudah semakim solid dan kompak,” kata anggota DPRD Sulsel dari fraksi Demokrat, Selle KS Dalle.
Paripurna pengajuan hak angket ini diprediksi akan berjalan bulan depan. Rapat Bamus untuk menjadwalkan Paripurna akan dilakukan pekan depan.
(*)
