MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pedagang Pasar Butung, Deni, mengeluhkan kebijakan Pj walikota Makassar terkait pembatasan lintas wilayah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwali) Makassar nomor 36 tahun 2020.
Menurut Deni, kebijakan tersebut tidak efektif dan ribet. Selain itu, Deni menilai pembatasan lintas wilayah hanya memperlambat laju perputaran ekonomi di kota Makassar.
“Saya ini kan tinggal di Barombong. Kemarin itu di perbatasan macetnya minta ampun. Hampir satu jam saya di sana. Dan ternyata yang dilakukan petugas cuma cek suhu tubuh,” ujarnya, Selasa (14/7/2020) siang.
Lebih lanjut pedagang yang mulai menjajakan dagangannya di pasar Butung sejak tahun 2013 lalu itu menilai upaya pemerintah dalam menekan laju penularan Covid-19 tidak akan efektif dengan metode pembatasan lintas wilayah.
Selain itu, surat keterangan (Suket) bebas Covid-19 juga malah mempersulit masyarakat, khususnya akses untuk mendapatkan surat keterangan dimaksud.
“Katanya tidak mau menyusahkan rakyat. Tapi mau rapid test saja tidak boleh di sembarang puskesmas. Mana biayanya mahal juga. Jadi ini tidak efektif untuk menekan penularan Covid-19,” keluhnya, saat ditemui Sulselekspres.com di Warkop Sija Beruang.
Deni juga mengeluhkan lambatnya perputaran barang dagangannya, yang salah satunya disebabkan oleh kebijakan pembatasan lintas wilayah. Sebab mayoritas pelanggannya berasal dari luar kota Makassar.
Memang selama Covid-19 jumlah pengunjung tokonya menurun drastis. Akan tetapi pembatasan lintas wilayah semakin memperparah keadaan, sebab pelanggannya semakin sulit untuk datang.
“Pelanggan ku kan banyak dari luar daerah. Jadi mereka sulit masuk ke Makassar lagi karena pembatasan lintas wilayah ini. Semakin susah kita ini. Tidak berputar jualan. Sementara kita bergantung di situ untuk hidup,” jelasnya.
“Memang pembeli menurun sekali dari hari biasanya. Selama Covid-19, penurunan sampai 85 persen. Kita tambah susah lagi kalau ada pembatasan-pembatasan begini,” lanjutnya.
Pria paruh baya tersebut mengatakan tidak akan ada perputaran dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di kota Makassar jika pembatasan lintas wilayah terus dilakukan dalam kurun waktu yang lama.
“Jadi kan tidak berputar juga perekonomian di Makassar. Padahal katanya pemerintah mau stabilkan perekonomian. Kalau begini, ya bagaimana caranya,” tutupnya.
