SOPPENG, SULSELEKSPRES.COM – Sekretaris Kabupaten Soppeng H.A.Tenrisessu, memberikan materi Etika Publik di ruang diklat BPKSDM jalan Cikke E Watansoppeng, Selasa (9/4/2019).
Di depan para peserta, dia menjelaskan bahwa setiap organisasi harus memiliki kode etik untuk mengatur dan menyukseskan visi misinya. Begitu juga dengan para PNS diatur oleh kode etik yang mengatur tentang disiplin dan hukumannya.
Terkait SDM Tenrisessu memegaskan setiap PNS harus memiliki kemampuan lebih dan harus mengetahui lebih banyak cabang ilmu supaya lebih efektif melayani masyarakat.
“Jangan terfokus sama satu ilmu saja, supaya bisa lebih mandiri dan mampu menjawab setiap pertanyaan dari masyarakat walau sedikit,” tuturnya, dilansir dari rilis resmi Pemkab Soppeng.
BACA:Â Bupati Soppeng Hadiri Penandatanganan MoU dengan Ombudsman RI
Ada hal yang terlupakan oleh banyak PNS di indonesia sekarang, yakni tidak peka pada kondisi masyarakat sehingga terkadang program tidak mengena pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Bahkan menurut Tenri, banyak PNS yang tidak mengetahui tupoksinya sehingga mempengaruhi pelayanan pada masyarakat.
“Ketersediaan data di setiap skpd harus lengkap supaya bisa memberikan informasi yang akurat dan transparan pada masyarakat,” jelasnya.
Tenrisessu mengharapkan Kinerja dan akuntabilitas harus ditingkatkan karena sangat dibutuhkan setiap saat.
Setiap ASN harus menjadi pengayong atau pelindung terutama saat ini kita akan melaksanakan pemilu dalam waktu dekat ini. Setiap ASN dalam sistem sangat berpengaruh untuk melancarkan pemerintahan ini, satu saja berbuat salah maka mempengaruhi kestabilan dalam sistem ini, yang dibatasi aturan perundang-undangan tetapi bukan halangan untuk selalu berinovasi demi pembangunan daerah kita ini.
BACA:Â Pendapatan Soppeng 2018 Sekitar Rp1,156 Triliun
“Jangan takut memulai berinovasi, karena tidak ada manusia yang sempurna,”imbaunya.
Dia juga mengajak ASN, untuk harus pahami bahwa setiap melaksanakan tugas pokok, semata-mata untuk kepentingan menyejahterakan masyarakat walaupun banyak keterbatasannya.
“Terkait pembangunan di daerah ini, kita mengutamakan skala prioritas atau yang lebih mendesak. Di lingkungan kita sekarang ini seudah mulai dituntut pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif maka kita perlu mempersiapkan diri dengan keahlian dan keterampilan yang lebih banyak,” tandasnya.
Penulis: Rahmi Djafar
