MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pemerintah Kota Makassar menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda, KPU, dan Bawaslu, terkait kesiapan pelaksanaan tahapan Pilwali Makassar (9/12/2020) mendatang.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung Ruang Rapat Balai Kota Makassar, Rabu (29/7/2020), dan dipimpin langsung oleh Penjabat wali kota Makassar, Rudy Djamaluddin.
Rapat ini juga dihadiri Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono, Dandim1408/BS Makassar, Kolonel Kav Dwi Irbaya Sandra, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo, Ketua KPU Makassar Faridl Wajdi, Bawalsu Makassar, Kejari Makassar, serta unsur terkait.
Rudy memberikan dukungan penuh kepada KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan pesta demokrasi Kota Makassar (9/12/2020) mendatang. Ia meyakini pemilu berjalan lancar di bawah dukungan TNI-Polri dan seluruh elemen terkait.
Meski demikian, Rudy tetap meminta kepada para penyelenggara untuk memastikan seluruh hak memilih masyarakat terpenuhi.
“Jadi memamg kebenaran data hak masyarakat harus kita perhatikan. Seluruh hak pilih terakomodir dalam proses demokrasi kita. Harapannya, pesta demokrasi bisa berjalan dan memenuhi kreteria dasar, sehingga bisa dikakatakan pemilihan kita berjalan sukses dan lancar,” ujar Rudy.
Lebih jauh Rudy juga meminta anggaran yang digunakan KPU dan Bawaslu digunakan secara efektif dan bisa dipertanggungjawabkan demi kesuksesan pilkada.
Untuk itu, Ia berharap Pilwali Makassar 2020 ini bakal menghasilkan pemimpin yang bisa membawa Kota Makassar lebih maju lagi.
“Pesta demokrasi adalah proses bagi seluruh warga Makassar untuk menentukan pemimpin-pemimpin mereka, tentunya menjadi dambaan warga untuk bisa meningkatkan kesejahteraan,” jelasnya.
Sementara Ketua KPU Makassar, Faridl Wajdi, mengatakan bahwa pihaknya memiliki tantangan dalam melaksanakam tahapan Pilkada di masa pendemi Covid-19. Mengingat, banyak warga merasa khawatir dengan kehadiran petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP).
“Masih banyak warga yang menutup pintu rumahnya. Kita terus coba yakinkan warga, jika petugas kami sudah melalukan rapid test. Proses pencocokan data itu juga dilakuan dengan standar prtokol kesehatan. Menggunakan masker, membawa alat tulis sendiri, sarung tangan, face shield, dan hand sanitizer,” terang Faridl..
Ia juga melaporkan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di Kota Makassar saat ini sudah di angka 54% atau 573.917 dari total 1.048.151 Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
“Jadi target kami kelar pada (5/8/2020) dari target yang diberikan KPU RI sampai (13/8/2020) mendatang. Kenapa kita mundur, supaya kita memiliki waktu untuk review kembali masalah-masalah di tingkat bawah,” jelasnya
Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Makassar, Sri Wahyuningsih, menambahkan, pihaknya bersama Pemkot Makassar bakal melakukan deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan Agustus mendatang.
“Ini penting sekali ASN kita galang untuk melakukan sosialisasi terkait netralitas. Karena saat ini, ada beberapa ASN kita periksa terkait netralitas,” tegas Sri.
