MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), WS, cukup menyita perhatian masyarakat.
Kasus tersebut tentu membuat masyarakat menaruh kecurigaan serta menurunkan kepercayaan rakyat akan netralitas KPU sebagai lembaga yang dipercaya untuk menangani persoalan penghitungan suara bagi setiap orang yang terlibat dalam pertarungan Legisatif dan Eksekutif.
Kasus ini tentu menjadi pukulan sekaligus menjadi bahan evaluasi pihak KPU agar benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Selain itu, KPU juga tentu harus bekerja keras mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Melihat kondisi ini, beberapa pengamat turut angkat bicara dan memberikan penilaian tersendiri. Salah satu pengamat politik kota Makassar, Luhur A Priyanto, mengatakan bahwa kejadian ini menjadi pukulan telak bagi KPU.
“Para penyelenggara punya aturan dan standar etik dalam bertindak. Itu saja yang jadi panduan profesionalisme dan integritasnya,” ujar Luhur saat dikonfirmasi reporter Sulselekspres.com, Sabtu (11/1/2020) malam.
“KPU memang harus bekerja keras membangun kembali kepercayaan publik. Peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) WS ini mendegradasi public trust pada kinerja KPU,” lanjut Luhur.
Berkaitan dengan hal tersebut, Luhur menilai bahwa kondisi itu tentu memberikan warning tersendiri bagi para kandidat yang bakal bertarung di Pilkada serentak 2020 ini, untuk tidak coba-coba melakukan tindakan curang.
“Untuk kandidat calon dan seluruh stakeholder Pilkada mendatang, saya kira peristiwa ini menjadi semacam peringatan untuk tidak coba-coba ‘bermain’ dengan penyelenggara,” jelas Luhur.
Lebih jauh Luhur menilai bahwa KPU merupakan kekuatan demokrasi yang sangat penting, sebab KPU bukan sekadar event organizer di momen tertentu saja. Oleh sebab itu KPU dinilai harus terus bekerja keras mempertaruhkan idealismenya demi meujudkan demokrasi yang sesungguhnya.
“KPU itu kekuatan demokrasi. Bukan event organizer Pemilu atau Pilkada, yang sekadar memenuhi prosedur-prosedur elektoral. Komisioner dan supporting staf harus mempertaruhkan idealisme untuk mewujudkan demokrasi elektoral yang substansif,” tutupnya..
Penulis : Widyawan Setiadi
