MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Makassar telah menetapkan pasangan calon Moh. Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi sebagai pemenang dalam kontestasi Pilwali Makassar 2020.
Penetapan tersebut berlangsung di Phinisi Ballroom, Hotel Claro Makassar, Jalan A.P Pettarani, Sabtu (23/1/2021) siang.
Pasca penetapan, Danny-Fatma langsung menyampaikan tiga program prioritasnya di 100 hari pertama masa kerjanya, yaitu pola baru dalam penanganan Covid-19, penanganan bencana banjir, dan pembenahan pelayanan publik.
Menanggapi tiga program prioritas pasangan berjargon ADAMA tersebut, pengamat politik kota Makassar, Andi Luhur Prianto, menilai bahwa hal itu menjadi sesuatu yang biasa saja.
“Itu biasa saja. Kecuali soal penanganan Covid-19. Soal penanganan bencana banjir dan perbaikan pelayanan publik itu pekerjaan rumah lama yang belum selesai. Atau mungkin gagal di periode pertama pak Danny,” ujar Luhur, Sabtu (23/1/2020).
Lebih lanjut Luhur mengatakan, program penanganan Covid-19 adalah sesuatu yang baru bagi Danny. Pola baru yang digagas bakal menjadi sentuhan awal bagi Danny Pomanto. Sehingga, bisa saja hal itu sangat dinantikan masyarakat
“Memang ditunggu sentuhan program dari walikota defenitif soal penanganan pandemi Covid-19. Terutama soal mencari keseimbangan antara aktivitas ekonomi yang terus berjalan dan penanganan wabah yang efektif.”
“Seharusnya sudah punya alternatif dari apa yang sudah dikerjakan Penjabat (Pj) walikota yang berganti-ganti,” lanjut akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar itu.
Untuk kasus bencana banjir, menurut Luhur, bukan hal baru bahkan cenderung bersifat reguler. Semacam agenda tahunan yang terus berulang tetapi tidak kunjung menemui solusi.
“Soal penanganan banjir, kita tunggu bagaimana Danny-Fatma membreakdown gagasannya soal resilience city atau kota tangguh bencana, pada masyarakat kota yang rentan,” bebernya.
Kemudian terkait program perbaikan pelayanan publik, Luhur mengamati Danny Pomanto sudah ada target membangun pelayanan publik berkelas dunia pada periode pertamanya.
“Seakarang tinggal dilanjutkan saja dengan roadmap dan rencana aksi yang jelas dan terukur. Kalau fokus di penataaan ulang pejabat, sebaiknya tetap dengan indikator yang objektif.“
“Upaya menata ulang pejabat-pejabat yang terlibat politik praktis, sebenarnya bisa dilihat sebagai politisasi juga dalam bentuk yang lain,” tutupnya.
