MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Penggantian Penjabat Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf, yang dinilai terlalu dini dinilai sangat membingungkan sejumlah pihak.
Diketahui, masa jabatan Yusran Jusuf terbilang sangat singkat karena hanya memimpin Makassar selama 43 hari saja.
Berdasarkan pengakuan Yusran, pencopotan dirinya dari kursi jabatan Pj Wali Kota Makassar merupakan bagian dari dampak kegagalan menangani Covid-19 di kota Daeng.
Menanggapi hal tersebut, ketua fraksi Golkar DPRD Provinsi Sulsel, Andi Hatta Marakarma, menyatakan penggantian Pj wali kota Makassar seharusnya dipertimbangkan lebih matang lagi. Mengingat masa jabatan yang sangat singkat tidak kungkin bisa memverantas Covid sampai tuntas.
“Ini tentu sangat disesalkan. Seharusnya ada pertimbangan lebih matang. Ini melawan virus yang tidak terlihat, jadi tidak mungkin tuntas dalam waktu singkat. Seandainya seperti rabies, kita ketemu anjing bisa langsung lari menghindar, tapi ini Covid-19 lo,” ujar Andi Hatta.
Lebih jauh mantan Bupati Luwu Timur dua periode tersebut mengatakan penggantian Pj wali kota seharusnya tidak semudah itu, sebab pemerintahan saat ini dihadapkan pada berbagai persoalan serius, mulai dari Covid-19, Pilwali, sampai urusan masyarakat yang tidak bisa dikesampingkan.
“Ada banyak hal yang kompleks dan harus diselesaikan. Covid-19 ini bukan hal biasa, belum lagi urusan Pilwali. Ini ibaratnya seperti masuk hutan belantara, sangat sulit cari jalan keluar. Ini bukan seperti ganti warna rumah, tinggal cat, selesai,” jelasnya, kepada Sulselekspres.com.
Andi Hatta juga mengatakan imbas dari penggantian Pj wali kota Makassar ini sangat besar, sebab tahapan Pilwali sudah dimulai dan jarak sisa masa jabatan hanya enam bulan saja.
“Imbasnya ini sangat besar, karena sisa jabatan hanya enam bulan. Setengah mati penyesuaian dan bisa saja tidak maksimal. Apalagi tekanan politik jelang Pilwali cukup besar,” tambahnya.
Senada dengan andi Hatta, pengamat politik kota Makassar, Luhur A Prianto, mengatakan bahwa keputusan gubernur Sulsel cukup membingungkan.
“Ibarat sepakbola, Makassar ini sudah pernah ganti striker. Biasanya striker pengganti itu dianggap lebih bagus menjalankan instruksi pelatih. Kecuali memang pelatihnya yang tidak punya instruksi dan strategi yang jelas.”
“Ini bikin bingung penonton. Striker sementara bertarung melawan wabah, kenapa tiba-tiba diganti. Meskipun tidak ada yang betul-betul tiba-tiba dalam permainan, terutama permainan politik,” ujar Luhur kepada Sulselekspres.com.
Lebih lanjut Luhur mengatakan bahwa penempatan pejabat-pejabat yang baru bermigrasi di pemerintahan. Sebab hal itu akan berdampak pada kesulitan mereka membedakan tekanan warna politik.
“Di institusi pemerintahan, penempatan pimpinan tidak cukup hanya berdasar pada syarat administrasi dan kedekatan personal. Dengan SDM yang melimpah, berlebihan memang mempromosikan pejabat-pejabat yang baru bermigrasi pada formasi jabatan dengan tekanan sangat kuat.”
“Mereka akan sulit membangun akseptabilitas pada warna-warna politik yang beragam, seperti merah dan biru. Jabatan Pj ini langgam politik, pejabat administratif pun akan terseret pusaran arus politik elektoral. Apalagi tahapan Pilwali sudah dimulai kembali,” lanjut Luhur, Jumat (26/6/2020).
Luhur juga mengatakan penggantian dini Yusran Jusuf membuka lebar pandangan publik terhadap kualitas Gubernur Sulawesi Selatan, yang terkesan penuh kebimbangan.
“Warga Makassar disuguhi kepemimpinan Less-Direction dan penuh ketidakpastian. Semua dibangun berbasis interest politik elektoral,” terangnya.
