MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program APBD Triwulan ke IV tahun anggaran 2018 di Ruang Sipakatatau Balaikota Makassar, Rabu (19/12/2018).
Dari hasil monitoring tersebut ada sekitar Rp888 miliar anggaran belanja langsung dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih belum digunakan. Terhitung ada sekitar delapan belas SKPD yang realisasi anggarannya masih di bawah 80 persen.
BACA: 7 Pejabat Lingkup Pemkot Makassar Nonjob
Anggaran yang belum digunakan tersebut paling banyak disumbangkan oleh tiga SKPD dengan anggaran yang cukup besar yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dinas Kesehatan hingga saat ini masih menyisahkan sekitar Rp107 miliar dari total anggaran Rp396, 7 miliar dengan realisasi keuangan baru mencapai 72,89 persen. Sementara realisasi fisiknya berada diangka 91.82 persen.
Kemudian Dinas Pendidikan (Disdik) masih menyisahkan anggaran sebesar Rp86,5 miliar. Dari total anggaran Rp242,5 miliar dengan realisasi keuangan baru mencapai 64,32 persen dengan capaian fisik 85,98 persen.
BACA: Anggarkan Rp400 Miliar, TPP ASN Pemkot Makassar Dinilai Masih Kurang
Sementara, Dinas PUPR tersisa anggaran Rp440,9 miliar. Yang mengelolah anggaran sekitar Rp757,2 Miliar namun hingga 30 November 2018, realisasi keuangannya baru mencapai Rp316.2 Miliar atau sekitar 41,77 persen, sementara fisiknya sudah mencapai 66,29 persen.
Kepala Bappeda Kota Makassar, Hadija Iriani mengatakan bahwa laporan yang ada saat ini merupakan hasil rekapitulasi untuk 30 November 2018. Pihaknya juga berharap di akhir Desember ketiga SKPD yang realisasi anggaran masih rendah agar ditingkatkan.
BACA: Jaga Stok Pangan Aman, Pemkot Akan Siapkan 10 Unit Mobil Pengendali Inflasi
“Kita terus mengingatkan SKPD agar itu ditingkatkan karena belum mencapai target. Jadi di akhir Desember semuanya berada di atas 90 persen,” jelasnya.
Sementara sisa anggaran dari tiga SKPD tersebut diisi oleh sejumlah SKPD lain yang juga capaian realisasi keuangannya di bawah 75 persen yakni Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas P3A.
Kemudian, Dinas Perhubungan, Bagian Protokol, Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD, Dinas Perdagangan, Dinas Kebudayaan, Dinas Tata Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pertanahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat.
