MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Koordinator Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI), Abdul Majid Sallatu, mengatakan bahwa tidak meratanya pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan yang ada di Sulawesi Selatan (Sulsel) dikarenakan pemerintah tidak mengetahui inti permasalahan.
Hal itu dikatakannya disela acara Forum Pembangunan Daerah Menuju Pembangunan Ekonomi Sulsel yang Lebih Inklusif, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Selasa (8/5/2018).
Menurutnya, selama 20 tahun terakhir Pemerintah Provinsi Sulsel terlalu fokus pada arus pemikiran pembangunan ekonomi yang dianut selama ini. Padahal baik nasional maupun daerah tidak selamanya cocok.
BACA:Â Angka Kemiskinan Sulsel Tinggi, SMERU: Bantuan Sosial Tidak Tepat Sasaran
“Mereka tidak memahami persoalan intinya. Mereka fokus pada pembangunan ekonomi sektor andalan dan komoditi andalan,” katanya.
Pemerintah provinsi juga, terlalu ingin memberikan kontribusi pembangunan ekonomi di tingkat nasional. Tapi, mereka lupa melihat bagaimana tingkat perekonomian masyarakat.
Olehnya itu, pembangunan ekonomi di sektor pertanian harus lebih masif dilakukan tapi sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Sebab, persoalan di sektor pertanian cukup kompleks karena menyakut hubungan sosial masyarakat.
Pemprov Sulsel juga, jangan membiarkan kabupaten/kota berbuat sendiri-sendiri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Karena, itu akan melahirkan ketimpangan. Dari data yang disampaikan penyumbang peningkatan ekonomi Sulsel, sepertiganya adalah Kota Makassar, sementara Kabupaten Selayar, tidak sampai 1 persen.
“Yakin saja jika dibiarkan seperti maka kita tidak akan mencapai skala ekonomi yang diidamkan,” ujarnya.
Penulis: M. Syawal
