MAKASSAR, SULSELESPRES.COM —Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 31 Oktober 2025 yang diselenggarakan, Selasa, 25 November 2025 di GKN II Makassar dan dapat disaksikan via Live Youtube melalui tautan t.kemenkeu.go.id/APBNSulsel2025.
Kinerja APBN Anging Mammiri
Penerimaan Negara
Pajak – Kinerja penerimaan pajak s.d. 31 Oktober 2025 mencapai Rp8,2 Triliun atau 61,78% dari target 2025 sebesar Rp13,27 Triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari PPh sebesar Rp3,8 Tiliun, PPN sebesar Rp3,7 Triliun, PBB sebesar Rp41,6 Miliar, dan Pajak Lainnya sebesar Rp678,1 Miliar.
Kepabeanan dan Cukai – Realisasi s.d. 31 Oktober 2025 sebesar Rp310,5 Miliar atau 88,35% dari target yang ditetapkan sebesar Rp351,5 Miliar yang terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp184,8 Miliar, Bea Keluar sebesar Rp49,1 Miliar, dan Cukai sebesar Rp76,7 Miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak – Sampai dengan 31 Oktober 2025, Penerimaan PNBP mencapai Rp3,3 Triliun atau 101,80% dari target sebesar Rp3,2 Triliun, yang berasal dari PNBP BLU sebesar Rp2,2 Triliun, dan PNBP Lainnya sebesar Rp1,0 Triliun.
Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – BPP Sulawesi Selatan mencapai Rp15,9 Triliun atau sebesar 66,24% dari pagu sebesar Rp24,1 Triliun. Belanja ini mengimplementasikan Inpres 1/2025 dan hasil efisiensi difokuskan untuk prioritas pembangunan nasional termasuk program prioritas kementerian dan lembaga hasil restrukturisasi.
Sampai dengan 31 Oktober 2025, Pemerintah Pusat merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp8,9 Triliun (83,55%) dari pagu Rp10,7 Triliun untuk gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur bagi 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Guru/Dosen, 35 ribu PNS, dan 9 ribu PPPK.
Adapun Belanja Barang terealisasi sebesar Rp5,7 Triliun (55,66%) dari pagu Rp10,2 Triliun yang terdiri atas belanja tugas dan fungsi serta layanan perkantoran barang dan jasa pada 767 satuan kerja di 52 Kementerian/Lembaga di Sulsel.
Untuk Belanja Modal terealisasi sebesar Rp1,3 Triliun (40,83%) dari pagu Rp3,1 Triliun yang digunakan untuk Pembangunan Jalan Irigasi Gilireng Kiri, Wajo, Pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo dan Palambuta, Fasilitas Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Selayar, Fasilitas Pendukung Perawatan Sarana Perkeretaapian, Sarana dan Prasarana Gedung Kampus UIN Alauddin.
Selain itu, Belanja Bansos berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terealisasi sebesar Rp88,8 Miliar (87,44%) dari pagu Rp101,6 Miliar kepada 5 ribu Penerima pada 11 Kabupaten/Kota di Sulsel.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) – TKD Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp26,0 Triliun atau 82,40% dari pagu sebesar Rp31,6 Triliun. Belanja TKD utamanya dipengaruhi oleh realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp18,2 Triliun, diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp5,1 Triliun, Dana Desa sebesar Rp1,7 Triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp782,9 MIliar, dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp134,9 Miliar.
Belanja Transfer Ke Daerah digunakan untuk Pembangunan Posyandu Balirejo, Luwu Timur (menggunakan Dana Desa), Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 2 Barru, Pembangunan Ruang Lab Komputer SDN 35 Awo Awo, Luwu Utara dan Pembangunan TK Lumu-Lumu, Luwu Utara (menggunakan DAK Fisik).
Pembahasan Tematik
Belanja Pemerintah, Untuk Apa Saja?
Belanja Pemerintah, baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Umum, Pendidikan, Ketertiban dan Keamanan, Pertahanan, Ekonomi, Kesehatan, Agama, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasilitas Umum, dan Perlindungan Sosial.
Hasil Uang Pajak Kita digunakan untuk pengembangan dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum Mamminasata, Gedung Kuliah Politeknik Negeri Pertanian Pangkep, Gedung RS Pendidikan UIN Alauddin Makassar, dan Gedung Menara FMIPA UNM.
Selain dari Pajak, beberapa proyek juga dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seperti Asrama Haji Makassar, Flyover Tompo Ladang, Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Barru, dan Gedung Lab Terpadu IAIN Parepare.
Belanja Pemerintah Pusat yang Berdampak Ke Daerah
Pemerintah telah menyalurkan Makan Bergizi Gratis kepada 426 SPG di 24 Kab/Kota dengan penerima manfaat sebanyak 1.273.716 siswa/i. Selain itu, tersalurkan juga Tunjangan Profesi Guru senilai Rp2,52 Triliun kepada Rp221.867 guru. Sekolah rakyat juga telah terbentuk sebanyak 16 sekolah (target 15 sekolah) dengan realisasi dana sebesar Rp20,6 Miliar pada satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan.
Koperasi Merah Putih juga telah terbentuk sebanyak 3.059 koperasi, yang terbagi atas 2.266 Koperasi Desa dan 793 Koperasi Kelurahan. Telah tersalurkan juga Rp2,15 Triliun untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan kepada 17.213 Unit.
Belanja pemerintah juga disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp13,79 Triliun kepada 237.837 debitur pada bidang Pertanian (Rp6,97 Triliun), Perdagangan (Rp4,31 Triliun), dan Jasa (Rp940 Miliar), serta sekotr lainnya (Rp1,58 Triliun).
Kesimpulan
Pendapatan Negara tercapai Rp11,8 Triliun (69,96% target), didominasi penerimaan perpajakan (PPh dan PPN Rp7,48 Triliun), PNBP mayoritas dari BLU menyumbang Rp2,22 Triliun, kinerja penerimaan menunjukkan capaian yang cukup solid.
Belanja Negara terealisasi Rp41,95 Triliun (75,41% pagu) belanja pemerintah pusat terserap dominan untuk belanja pegawai dan belanja barang, mencerminkan fokus pada penguatan layanan publik dan dukungan aktivitas pemerintahan.
Transfer ke Daerah mencapai Rp26,00 Triliun atau 70,35% dari total pendapatan daerah (APBD), menunjukkan kuatnya dukungan fiskal pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.
Penyaluran KUR mencapai Rp13,79 Triliun didominasi sektor pertanian dan perdagangan, dengan distribusi terbesar di Kabupaten Bone, program ini diharapkan mampu mendorong pemerataan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Program pemerintah lainnya berjalan on the track, Makan Bergizi Gratis dengan hampir 1,3 juta penerima, pendirian 3.059 Koperasi Merah Putih, penyaluran FLPP 17.213 unit rumah senilai Rp2,15 Triliun, dukungan subsidi bunga KUR Rp1,25 Triliun, penyaluran Tunjangan Profesi Guru Rp2,52 Triliun, dan realisasi 16 Sekolah Rakyat. Semua itu menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kinerja fiskal Sulawesi Selatan hingga Oktober 2025 berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah, transfer ke daerah, dan penyaluran KUR. Namun, tingginya ketergantungan pada dana pusat menegaskan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Tampil sebagai Pemateri:
Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulsel, Bapak Supendi, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra, Bapak Adnan Muis, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Bapak Alimuddin Lisaw, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Prov. Sulsel, Bapak Angkaswantoro, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Bapak Nandang Supriyadi.
Acara dipandu moderator, Widyaiswara BDK Makassar, Arfin. (*)
