Untuk itu, Sumarsono mendorong perampungan dan berharap dalam waktu dua pekan ke depan peringkat lima dari bawah peringkat Sulsel akan naik. Saat ini, dengan total pencapaian baru 89,06 persen dari 6.777.423 penduduk wajib KTP, baru 6.035.712 yang sudah melakukan perekaman atau masih 741.711 yang belum.
“Ternyata setelah rapat ada problem pelaporan, laporan dari kabupaten kota ke provinsi tidak lancar sehingga datanya di provinsi lebih rendah dari data ril di lapangan akibatnya ketika dilaporkan lebih rendah dan itu membuat suasana pelaporan harus dibenahi sesegera mungkin,” sebutnya.
Kota Makassar misalnya, data di lapangan sudah 87,79 persen sementara data kami 75,86 persen. Yang paling parah di Tana Toraja data 78,95 persen sementara di lapangan sudah lebih 90 persen.
BACA: Jelang Pemilu 2019, 800 Ribu Warga Sulsel Belum Kantongi e-KTP
Soal data itu, menurut Sumarsono disepakati untuk membenahi pelaporan, kalau jaringan rusak memakai cara manual.
Sumarsono juga menyebutkan masih ada penduduk yang telah melakukan perekaman namun e-KTP mereka belum dicetak. Mulai dari Makassar 15 ribu, Jeneponto 16 ribu, Luwu Utara 7 ribu dan Enrekang 7728. Bahkan warga harus menunggu 2 sampai 4 bulan untuk pencetakan.
Masalahnya kata Sumarsono ada pada masalah logistik seperti tinta dan tidak adanya anggaran. Ia meminta kabupaten/kota untuk melakukan penganggaran dan lebih mengutamakan sektor ini karena berhubungan dengan pelayanan publik.
