SULSELEKSPRES.COM – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkapkan bahwa koalisi tidak boleh dibentuk dengan dasar pragmatisme. Jika hal itu digunakan, ia berkata parpol KIK akan menolak dan memandang sinis. Hal itu menanggapi wacana koalisi ‘plus-plus’ pada periode pemerintahan Joko Widodo ke depan.
Ketua DPP PKB Lukman Edy mengatakan agar hal tersebut menghindari kesan seperti dagang sapi berharap pembagian kursi kekuasaan.
BACA: FPI Restui Gus Miftah Ceramah di Tempat Hiburan Malam, Tapi…
“Koalisi plus-plus sih oke-oke saja, tetapi bagi teman-teman dari partai pendukung 02 harus menunjukkan bukti terlebih dahulu niat baik mereka untuk membangun kebersamaan,” ujar Lukman dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (27/7/2019).
Menurut Lukman, beberapa hal yang bisa dilakukan oleh parpol pendukung Prabowo jika ingin bergabung dengan KIK.
Pertama, Lukman meminta Gerindra cs tidak mengulang narasi-narasi berbau fitnah yang tidak didukung oleh data yang faktual.
Kedua, Gerindra cs menyatakan komitmen untuk tidak menggunakan politik identitas dalam membangun demokrasi Indonesia.
“Ketiga, tidak memberikan tempat kepada kekuatan intoleransi dan radikal, sekaligus menyatakan ikut bertanggung jawab mengikis semua potensi intoleransi dan radikalisme,” ujar Lukman.
Selanjutnya, Lukman menyampaikan pihaknya juga menginginkan partai pendukung Prabowo yang hendak berkoalisi mau menjalankan semua visi dan misi ‘Indonesia Maju’ tanpa syarat. Kelima, Gerindra cs juga diminta untuk berkomitmen solid selama lima tahun pemerintahan Jokowi ke depan.
“Keenam, menertibkan semua pendukung yang belum ‘move on‘, menghadapi kenyataan kemenangan Jokowi dan Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 kemarin,” ujarnya.
Senada, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Abdul Kadir Karding menyampaikan KIK tidak menutup peluang bagi Gerindra cs untuk bergabung. Sebab, ia menilai hal itu bagian dari rekonsiliasi yang tengah diupayakan oleh Jokowi pasca Pilpres 2019.
“Bisa saja ke depan Gerindra atau yang lain bergabung. Bisa saja, itu tidak haram dalam tanda petik ya sangat dimungkinkan karena memang ada kebutuhan rekonsiliasi,” ujar Karding.
