GOWA, SULSELEKSPRES.COM – Di tengah ramainya kabar pasien balita tertahan di RSUD Syekh Yusuf Gowa, Plt Direktur rumah sakit, dr. Gaffar, akhirnya angkat bicara. Dengan nada terbuka, ia menjelaskan bahwa sejak hari pertama, pihaknya sudah memberi atensi penuh terhadap kasus ini.
Menurut dr. Gaffar, ia bahkan sempat bertemu langsung dengan pendamping dan ibu pasien saat pertama kali masuk Unit Gawat Darurat.
“Saya tanya kepesertaan KIS-nya waktu itu. Ternyata anaknya belum punya NIK, belum masuk KK. Saya titip pesan ke pendampingnya dan kasih nomor kontak saya. Mereka juga aktif lapor progres NIK dan usulan ke kami,” ungkapnya.
Masalah mulai muncul ketika tim Dinas Sosial mencoba memasukkan data pasien ke sistem, namun terkendala karena balita tersebut sudah berusia dua tahun tetapi belum memiliki NIK sama sekali. Proses pengurusan pun harus melalui Dukcapil, yang memakan waktu beberapa hari.
Setelah NIK terbit di hari ketiga, barulah usulan kepesertaan KIS diajukan melalui aplikasi DTSN. Di sisi lain, BPJS memberi batas waktu verifikasi 3×24 jam. “Hari keempat akhirnya KIS-nya aktif,” jelas dr. Gaffar.
Ia menegaskan, manajemen rumah sakit sama sekali tidak berniat menahan pasien. Justru mereka terus mengawal proses agar keluarga bisa terbantu, termasuk berkomunikasi dengan Baznas Gowa yang siap mendukung dari sisi pembiayaan.
“Kasus seperti ini hampir tiap hari kami temui. Ada yang terkendala waktu, ada yang sama sekali belum masuk DTSN. Dengan kebijakan baru Perpres 8, banyak peserta PBI-JK yang otomatis tidak aktif. Kami tetap berupaya sesuai aturan, walaupun ada risiko audit yang harus kami tanggung,” ujarnya.
Dr. Gaffar juga menyampaikan bahwa kondisi pasien sempat kembali demam di sore hari sehingga masih perlu perawatan. “Kami minta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kritik dan saran selalu kami terima demi layanan yang lebih baik.”
Sebelumnya diberitakan, Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Dapil V (Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan), Nurinzana Dg. Tadaeng, turun tangan menyelesaikan laporan masyarakat terkait dugaan penahanan seorang pasien balita di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Gowa akibat belum mampu melunasi biaya perawatan sekitar Rp 3 juta.
Kasus ini mencuat setelah keluarga pasien, Muhammad Al Yusril (lahir 2023), warga Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, mengaku tidak diizinkan membawa pulang anak mereka meski telah dinyatakan sembuh. Pihak rumah sakit diduga menahan pasien secara administratif karena statusnya tercatat sebagai pasien umum dan belum masuk dalam Kartu Keluarga, sehingga KIS belum bisa digunakan sebagai penjamin biaya.
Menurut penjelasan Nurinzana Dg. Tadaeng, pasien masuk RS pada malam Senin. Namun karena belum tercantum dalam KK orang tuanya, pihak rumah sakit mengarahkan keluarga untuk melakukan perubahan data kependudukan di Dinas Dukcapil Gowa. Aktivasi KIS baru dapat diproses setelah data kependudukan diperbarui, yang membutuhkan waktu hingga empat hari.
“Setelah orang tua pasien, Dg. Manye, menghubungi saya, saya langsung melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit, Dinas Sosial, hingga Baznas. Sabtu kemarin juga saya berkomunikasi dengan Plt Direktur RSUD Syekh Yusuf, dr. Gaffar,” jelas Nurinzana.
Upaya tersebut membuahkan hasil. Pada Minggu, 23 November 2025, keluarga telah dipastikan dapat membawa pulang Al Yusril tanpa kendala administrasi. Seluruh biaya dan proses penjaminan dinyatakan aman dan selesai.
“Alhamdulillah sudah ada solusi. Besok pasien bisa pulang, dan semua administrasi sudah aman,” tambah politisi PPP tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Nurinzana menegaskan bahwa pihaknya selalu siap membantu warga yang mengalami hambatan dalam layanan kesehatan, khususnya terkait administrasi kependudukan dan akses jaminan kesehatan.
“Saya berharap kejadian seperti ini menjadi evaluasi bersama agar masyarakat miskin tidak lagi kesulitan mengakses fasilitas kesehatan,” tutupnya. (*)
