NATUNA, SULSELEKSPRES.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merasa belum puas terhadap implementasi konsep Indonesia menjadi poros maritim dunia.
Hal itu dikarenakan, pemerintah tidak memiliki cetak biru mengenai konsep tersebut.
“Tidak ada masterplan. Masterplan negara ya, bukan masterplan kementerian. Saya kan tidak bisa suruh kementerian lain,” ujar Susi saat berbincang dengan wartawan di Pantai Batu Sindu, Pulau Ranai, Kabupaten Natuna, Sabtu (28/10/2017), dilansir dari kompas.com.
Bahkan, kata Susi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dipegang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya.
“Tidak ada bedanya,” lanjut Susi.
Hal kedua, karena tidak ada masterplan, seluruh kementerian tidak mengarahkan program aksinya untuk mewujudkan konsep tersebut. Semua kementerian berjalan dengan programnya masing-masing.
Misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Belum ada perubahan kurikulum yang berorientasi pada konsep Indonesia menjadi poros maritim dunia dan laut adalah masa depan bangsa.
“Yang paling penting (mengubah) mindset dulu. Dari mana? Pendidikan. Pendidikan, kurikulum, belum ada perubahan. Apa juga tidak ada. Itu yang kadang-kadang bikin saya pikir, ini cuma slogan doang atau apa?” ujar Susi.
Seharusnya, lanjut Susi, setiap kementerian diwajibkan mengalokasi anggarannya untuk program-program kerja yang sejalan dengan konsep Indonesia menjadi poros maritim dunia dan laut adalah masa depan bangsa.
“Semua harus mencerminkan itu anggarannya. Setiap departemen harus buang uangnya di laut sekian persen minimal. Entah untuk bikin buku tentang laut, entah untuk jalan-jalan di laut, entah untuk bangun di laut, entah untuk apa saja,” ujar Susi.
