SULSELEKSPRES.COM – Seiring perjalanannya, wacana pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke luar pulau Jawa, sudah sampai pada konsep tata ruang. Di konsep tersebut, sudah memperkirakan di mana letak Istana Negara, kantor-kantor pemerintahan, perumahan, hingga kawasan komersial bakal dibangun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, konsep final tata ruang perkotaan ibu kota baru di luar Pulau Jawa tinggal menunggu restu Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Meski belum mencapai keputusan final, terkait daerah manakah yang bakal dijadikan ibu kota oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihak Basuki telah mengantongi konsep tata ruang perkotaan bagi ibu kota baru.
BACA:Â Estimasi Anggaran Pindah Ibu Kota Rp400 Triliun, Ini Sumber Dananya
Konsep tata ruang perkotaan itu merupakan lanjutan dari hasil kajian terhadap beberapa kandidat calon ibu kota baru yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
Meski begitu, menurut Basuki, konsep final tata ruang terkait bentuk smart city atau green city belum ditentukan oleh pihak Istana yang dikomandoi oleh Menteri Pratikno.
“Apakah akan smart city atau green city, itu sedang ditulis konsepnya oleh Pak Pratikno. Dia sedang menulis sosial politiknya, bagaimana yang ideal. Tapi konsep desain kami sudah siap,” ungkap Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dilansir dari CNNIndonesia, Senin (6/5/2019).
BACA:Â Rencana Pindah Ibukota Dikritik Keras oleh Fadli Zon
Menurutnya, bila Pratikno sudah memfinalisasi rancangan tata ruang perkotaan tersebut, maka konsep secara keseluruhan akan didiskusikan dengan perencana independen. “Habis itu baru lapor presiden,” ucapnya.
Lebih lanjut, Basuki mengatakan konsep tata ruang perkotaan yang sudah dikantongi kementeriannya sudah menyesuaikan estimasi kebutuhan anggaran untuk membangun ibu kota baru. Sebelumnya, kajian Bappenas memperkirakan pembangunan ibu kota baru membutuhkan dana mencapai US$23-33 miliar atau setara Rp323-466 triliun.
“Apalagi kalau menurut Menkeu, ‘no big deal’. Karena persentasenya jadi kecil, kan APBN cuma setengah, lainnya KPBU dan swasta,” tuturnya.
Di sisi lain, Basuki menyatakan kementeriannya siap membangun perumahan untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dipindahkan ke ibu kota baru. “Kalau ada 1,5 juta orang pindah, kami minimal harus desain untuk 5 juta penduduk, itu kami lakukan,” pungkasnya.
