SULSELEKSPRES.COM – Ekonom senior Rizal Ramli mengkritik kebijakan baru Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk menarik pajak dari penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher.
Menurut dia, Jokowi akan kepeleset bersama Sri Mulyani yang dia beri gelar mentri terbalik. Kebijakan demikian disebut Rizal Ramli telah memajaki rakyat kecil.
“Ngutang ugal2-an dgn bunga kemahalan, neraca primer negatif 6 tahun; akhirnya kepepet, Menkeu Terbalik, Sing Printil akhirnya pajakin rakyat kecil yg pakai token listrik dan pulsa.” kritik Rizal Ramli melalui akun Twitternya, (29/1/2020).
“Mbok kreatif dikit kek @jokowi akan kepleset bersama Menkeu Terbalik.” tambahnya lagi.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/PMK.03/2021 yang baru dijelaskan bahwa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher adalah upaya menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan PPN.
Ngutang ugal2-an dgn bunga kemahalan, neraca primer negatif 6 tahun; akhirnya kepepet, Menkeu Terbalik, Sing Printil akhirnya pajakin rakyat kecil yg pakai token listrik dan pulsa. Mbok kreatif dikit kek
@jokowi akan kepleset bersama Menkeu Terbalik. https://t.co/F5xT4Hp0fz
— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) January 29, 2021
Di dalam Pasal 2 disebutkan, penyerahan barang kena pajak berupa pulsa dan kartu perdana dikenakan PPN kepada pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi.
“Pulsa dan kartu perdana dimaksud dapat berbentuk voucher atau elektronik,” isi beleid tersebut yang dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/1).
Selain itu, penyerahan token listrik juga dikenai PPN kepada penyedia tenaga listrik. Sementara, Jasa Kena Pajak (JKP) atau penyelenggara layanan transaksi terkait jenis barang ini juga dikenai PPN.
Klasifikasi penyelenggara layanan transaksi yang dikenai pajak antara lain terkait distribusi token oleh penyelenggara distribusi dan jasa pemasaran dengan media voucher.
