SULSELEKSPRES.COM – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli ikut menyindir staf khusus (stafsus) milenial Presiden Jokowi.
Stafsus milenial Jokowi memang menuai banyak sorotan tajam beberapa hari terakhir. Mulai dari Andi Taufan Garuda Putra yang menggunakan kop surat bertuliskan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia untuk urusan perusahaan pribadinya, hingga Belva Devafa dengan keterlibatan perusahannya untuk program pelatihan online kartu pra kerja.
Rizal Ramli mengatakan, istilah milenial untuk stafsus Presiden Jokowi awalnya saja terdengar hebat. Namun kemudian rusak setelahnya.
Stafsus ini dimata Rizal Ramli hanya mengejar uang. Mengabaikan integritas dan urusan kemanusiaan.
BACA: Pastikan Napi Koruptor Tak Bebas, Rizal Ramli Puji Presiden Jokowi
“Istilah millenials awalnya terasa hebat. Ternyata dirusak oleh “Distorted Millenials”: kejar uang dan kekuasaan habis2an, lupakan ethics, integritas, dan kemanusian,” kata Rizal Ramli dilansir dari akun Twitternya, Jumaat, (17/4/2020).
“Indonesia sangat perlu enlightened milenials,” tambahnya.
Istilah millenials awalnya terasa hebat. Ternyata dirusak oleh “Distorted Millenials”: kejar uang dan kekuasaan habis2an, lupakan ethics, integritas, dan kemanusian 😀
Indonesia sangat perlu enlightened milenials.. 🙏
— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) April 17, 2020
Kritik terhadap Stafsus ini juga sebelumnya datang dari politisi Demokrat, Rachland Nashidik. Rachland mengkritik keras pelatihan online bagi peserta program kartu pra kerja.
Terlebih karena pelatihan online dengan total anggaran negara yang mencapai Rp5,6 Triliun ini melibatkan perusahaan staf khusus Presiden.
Menurutnya, kebijakan pelatihan online perlu ditengah pertumbuhan ekonomi seperti saat ini akibat virus corona.
“Bisnis terpuruk. PHK dimana-mana. Tapi negara malah menyediakan Rp. 5.6 Triliun untuk pelatihan online? Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus Presiden,” kata Rachland melalui media sosialnya, (14/4/2020).
Wasekjen DPP Partai Demokrat ini mendesak agar anggaran pelatihan online dialihkan untuk menjadi bantuan langsung bagi rakyat. Termasuk seharusnya menunjuk bank pemerintah untuk menyalurkan bukan perusahaan fintech.
“Pak @jokowi, sebelum terlambat, saya ulangi desakan ini: 1. Hapus pelatihan online. Gunakan semua dari 20 Triliun anggaran kartu prakerja untuk BLT bagi rakyat yang sedang kesulitan. 2. Tunjuk Bank Pemerintah menyalurkan BLT, bukan perusahaan fintech. 3. Pecat stafsus korup!” katanya.
