MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus mendapat desakan dari berbagai pihak untuk transparan kepada publik terkait pengelolaan anggaran Covid-19.
Beberapa waktu lalu, pihak Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Korkom Tamalate gencar melakukan aksi demonstrasi, menuntut pihak pemkot Makassar terbuka kepada publik terkait realisasi anggaran Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, penjabat walikota Makassar, Rudy Djamaluddin, menyatakan diri telah berkomitmen untuk memberikan publikasi kepada publik.
“Yah, kalau transparansi anggaran Covid-19, kita punya komitmen kok,” ujar Rudy Djamaluddin.
Rudy mengaku sudah menyampaikan kepada pihak inspektorat agar melakukan pengawasan anggaran Covid-19. Sebab, ketertutupan pemerintah bisa membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi.
“Saya sudah sampaikan ke Inspektorat, tolong semua tentang pengeluaran terkait Covid-19 kita transparansikan. Saya minta agar disampaikan (Ke publik) apa yang sudah kita pakai,” terangnya.
Perlu diketahui, soal transparansi telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan bahwa badan publik diwajibkan untuk mengumumkan secara berkala laporan keuangannya.
Dengan begitu, publik tentu akan terus menunggu sejauh mana penggunaan anggaran ratusan miliar rupiah untuk penanganan Covid-19 yang telah dianggarkan.
