MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Makassar baru saja menyelesaikan tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Makassar tahun 2020 lalu.
Berakhirnya tahapan Pilwali Makassar sendiri ditandai dengan penetapan calon walikota dan wakil walikota Makassar terpilih untuk periode 2021-2026, yang berlangsung di Phinisi Ballroom, Hotel Claro, kota Makassar, Sabtu (23/1/2021) siang.
Pekerjaan KPU Makassar ternyata tidak selesai di Pilwali Makassar ini saja. Sebab, sejumlah pekerjaan rumah harus mereka selesaikan dalam waktu-waktu mendatang.
Ketua KPU kota Makassar, Muhammad Faridl Wajdi, mengakui masih banyaknya jadwal agenda yang bakal dilakukan oleh KPU Makassar kedepannya, baik itu evaluasi maupun perencanaan. Berbagai pekerjaan dimaksud adalah :
1. Menyampaikan Salinan SK Penetapan
Pasca menetapkan Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi sebagai pasangan walikota dan wakil walikota Makassar terpilih, KPU memiliki kewajiban menyampaikan salinan Penetapan kepada Mendagri melalui DPRD dan Gubernur Sulsel.
“Setelah ini kita masih harus menyampaikan salinan SK Penetapan ke Mendagri lewat DPRD dan Gubernur. Kita punya waktu tiga hari untuk itu,” jelas Faridl.
Setelah salinan SK Penetapan disampaikan ke Mendagri, barulah proses tahapan Pilwali Makassar 2020 dinyatakan tertutup tuntas.
2. Persiapan Pemilu 2024
KPU kota Makassar juga sudah mulai menatap gelaran pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang, baik Pilkada maupun Pemilihan Legislatif (Pileg).
”Secara teknis belum ada aturan baru, kita masih ikut UU KPU nomor 10 tahun 2016 pasal 201 ayat 8 mengatakan Pilkada lanjutan akan dilakukan pada akhir November 2024. Memang masih normatif ya, kita masih menunggu SK lanjutan dari PKPU,” jelas Faridl.
Meskipun sampai hari ini belum ada aturan yang baru untuk mengatur Pemilu 2024 mendatang, tetapi KPU Makassar harus tetap melaksanakan serangkaian persiapan.
3. Pemutakhiran Data Pemilih
Pekerjaan yang satu ini sepertinya tidak akan ada habisnya. Sebab, persoalan data pemilih tentu juga membahas soal data masyarakat, yang setiap saat selalu berubah akibat pertambahan usia.
Selain itu, data kematian, perpindahan (baik keluar maupun masuk) harus selalu diperbaharui, untuk memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat Pemilu berlangsung tidak rancu lagi.
”Ada beberapa kerja-kerja yang berlanjut. Data pemilih itu jalan terus. Sosialisasi terus jalan. pemutakhiran data pemilih harus tetap diupdate,” beber Faridl.
4. Evaluasi Partisipasi dan Perbaikan Infrastruktur
Tidak tercapainya partisipasi pemilih pada Pilwali Makassar menjadi perhatian serius bagi KPU. Sebab, secara nasional ditargetkan partisipasi pemilih berada di angka 77,5 persen, akan tetapi, KPU Makassar tidak bisa mewujudkan target tersebut.
Menurut Faridl, ada banyak hal yang mempengaruhi hal itu, salah satunya adalah merebaknya penularan wabah Covid-19, sehingga proses sosialisasi tidak bisa maksimal 100 persen dibandingkan hari-hari biasa.
Selain itu, perbaikan infrastruktur logistik juga perlu dilakukan, mengingat ada berbagai hal yang mengalami penurunan kualitas karena pekerjaan lapangan, juga berbagai hal lainnya.
”Perbaikan infrastruktur logistik akan kami lakukan, dan tentunya partisipasi pemilih yang akan kita evaluasi secara serius,” tegasnya.
5. Pendidikan Politik
Pendidikan Politik menjadi salah satu hal yang diperhatikan KPU. Sebab, kualitas pendidikan pemilih akan sangat menentukan kualitas demokrasi, termasuk peningkatan jumlah partisipasi pemilih.
Selain itu, proses pendidikan politik saat ini, menurut Faridl, merupakan bagian dari investasi untuk pemilihan umum di masa yang akan datang.
”Pendidikan politik harus kita pastikan jalan terus. Tidak boleh berhenti setelah Pilkada selesai. Karena kalau Pilkada selesai dan pendidikan pemilih berhenti, Pilkada selanjutnya kita harus mulai dari nol lagi.”
”Ini investasi. Minimal sekarang kita memastikan bahwa angka melek politik naik dan pendidikan politik tuntas,” tutupnya.
