MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM —Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Makali Kumar, menyinggung wacana tiga wakil presiden yang sempat mencuat di tengah persoalan Bangsa Indonesia khususnya terkait issu pemerataan pembangunan.
Menurut Makali Kumar, gagasan tiga Wapres setidaknya mencoba menjawab tantangan ke depan yang semakin kompleks. Alasannya jelas. Dalam pandangan moderen, pemerintahan yang kuat dan efektif adalah pemerintahan yang efisein, pemerintahan yang responsif, dan pemerintahan yang representatif. Termasuk pemerintahan yang mampu mengelola kompleksitas global, maupun domestik.
“Meski terdengar anomali lelucon teoritas, namun di tengah tengah dinamika politik yang demikian kompleks, tentunya tuntutan akuntabilitas publik yang bukan saja meningkat, tetapi sekaligus mencari formula tata kelola pemerintahan yang paling efektif,” Jelas Makali Kumar, dalam sambutannya usai melantik Pengurus SMSI Sulsel masa bakti 2025-2029, di Hotel Grand Maleo, Makassar, Kamis (11/9/2025).
Jika ditilik dari lensa moderen saat ini, jelas Makali Kumar, wacana tiga presiden tidak sekadar sebagai eksperimen kekuasaan belaka, melainkan menjadi opsi paling jitu. Didalamnya ada pembagian tugas, ada pembagian beban kerja, hingga pembagian beban spesialisasi.
“Dapat dibayangkan, saat ini satu wakil presiden dengan begitu banyak permasalahan yang dihadapi, memunculkan berbagai penapsiran. Di antaranya bergejolaknya ekonomi global, perubahan iklim, transformasi digital, dan lainnya yang memengaruhi peradaban,” ujar Makali.
Sekjen SMSI ini memberikan opsi dasar penentuan Wapres. Menurutnya bisa saja Wapres mengwilayahi Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah, dan Indonesia Bagian Timur. Indonesia adalah negara kepulauan begitu luas, tentunya dengan keragaman etnis, keragaman budaya, keragaman agama, hingga geografis.
Opsi lainnya berdasarkan bidang pembangunan. Wakil presiden bidang pembanguna ekonomi dan infrastruktur, wakil presiden bidang sosial, budaya, dan pembangunan manusia, serta wakil presiden bidang keamanan, hukum, serta tata kelola pemerintahan.
Makali mengingatkan wacana tiga wakil presiden mengharuskan kehatihatian terutama terhadap potensi terjadinya berhadap hadapan dengan konstitusi, lantaran akan memunculkan pengkaburan komando, termasuk beban anggaran, hingga kompleksitas akuntabilitas.(din pattisahusiwa/*)
