MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Abdul Hayat Gani merespons pandangan umum sepuluh fraksi dari DPRD Provinsi Sulsel, atas laporan pertanggung jawaban (LPJ) APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Tahun Anggaran 2018.
Kata dia, bila terdapat masalah, sudah sepantasnya Pemerintah Provinsi bersinergi dengan DPRD.
“Interaksi ini adalah sebagai bagian dari kemapanan kita bersama dalam melakukan pelayanan, kalau ada masalah kita cocokkan menjadi suatu hal yang lebih bagus, nah itu yang kita sepakati,” kata Abdul Hayat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sulsel, Selasa (25/6/2019).
Adapun beberapa pandangan umum tersebut, salah satunya, Fraksi PKS yang diwakili oleh Jafar Sodding menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Sulsel memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 pada Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LPHK) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Tak lupa kami menitip semua yang menjadi catatan rekomendasi dari BPK RI di antaranya mengenai transparansi pengelolaan asset daerah,” kata Jafar.
Adapun yang menjadi catatan dalam LPJ APBD adalah mengenai realisasi Pendapatan Daerah senilai Rp9,25 triliun dari target sebesar Rp9,54 triliun.
Senada dengan Jafar Soding, Marthen Rantetondok mewakili fraksi Golkar menyebutkan, Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan Rp3,97 triliun dapat terealisasi senilai Rp3,94 triliun.
“Mohon penjelasan faktor utama tidak tercapainya PAD ini dan apa dan upaya apa yang akan dilakukan pada tahun 2019 untuk memperkecil penyebab tidak terealisasinya PAD sesuai dengan target yang telah ditentukan,” kata Marthen.
