MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasioal Pemuda Indonesia (KNPI) Noer Fajrieansyah resmi diblokir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).
DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan versi Haris Pertama meminta aparat penegak hukum melakukan audit terkait penggunaan bantuan dana hibah APBD Sulsel tahun anggaran 2019.
Sekretaris KNPI Sulsel, Surahman Batara mengatakan kepengurusan KNPI versi Noer Fajriansyah telah diblokir sejak Februari 2019 lalu, sehingga tidak boleh menggunakan anggaran bantuan dana hibah.
“Kami meminta Kejati Sulsel, Kapolda, dan BPK Sulsel untuk lakukan penyelidikan dan audit terkait bantuan dana hibah yang mengatasnamakan KNPI Sulsel sejak Februari 2019 hingga hari ini,” kata Surahman saat konfrensi pers di salah satu Caffe di jalan Boulevard, Makassar, Jumat 31 Januari 2020.
Tak hanya itu, DPD KNPI dibawah kepemimpinan Arham Basmin Mattayang ini juga meminta kepala daerah di Sulsel untuk mengambil langkah objektif sikapi dinamika KNPI di Sulsel. Pasca terbitnya pemblokiran SK Menkumham versi Noer Fajrieansyah berdasarkan Permendagri Nomor 13 2018 tentang bantuan dana hibah.
BACA: Gagas Kebun Pemuda, Arham Hibahkan Lahan Satu Hektare untuk KNPI
“Sejak pemblokiran hingga kini Barkod SK Nenkumhan KNPI atas nama Noer Fajrieansyah tidak diizinkan atau tidak dapat mencantumkan dalam setiap persuratan KNPI,” ucapnya.
Surahman juga meminta Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sebagai pembina pemuda tidak tunjukkan sikap keberpihakan kepada KNPI tertentu tanpa berdasarkan proses dinamika internal KNPI.
“Kami DPD KNPI Sulsel dibawa Arham Basmin dan Haris Pertama sebagai ketua umum KNPI berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di Sulsel,” pungkasnya.
