MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Fenomena tagar 2019 Ganti Presiden telah merambat ke Sulawesi Selatan. Pada 12 Agustus mendatang, deklarasi tersebut bakal digelar di Monumen Mandala, Makassar.
Mendengar kabar itu, Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono menilai deklarasi 2019 ganti presiden yang bakal datang itu tidak ada masalah.
“Saya kira urusan deklarasi, kumpul-kumpul orang itu urusan polisi yah, tidak ada posisi provinsi untuk memberikan ijin atau tidak memberikan ijin, jadi posisinya itu lebih kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian,” ujar Sumarsono saat ditemui selepas pelantikan kepala BPKP Sulsel, Selasa (7/8/2018).
BACA: Mirip Jokowi, Soni Sumarsono Juga Bagikan Sepeda Di Harganas
Pasalnya, secara prinsip pemerintahan, kata Sumarsono, pihaknya tidak memiliki posisi, apalagi kebebasan berpendapat telah dijamin undang-undang.
“Penyampaian aspirasi tidak masalah, selama tertib dan tetap dalam koridor aturan yang ada. Jadi buat kita prinsip tidak ada masalah,” sebutnya.
Lebih jauh, Sumarsono menyebut bila deklarasi tersebut berbau makar atau stigma-stigma negatif. Maka soal itu, Ia menyerahkan kepada publik untuk menilainya.
“Tapi Kalau itu urusan keamanan itu urusan polisi, apakah stigmen seperti itu layak atau tidak, ethic atau tidak nanti tentunya publik yang akan menilai,” ringkasnya.
