MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Rencana mutasi atau lelang jabatan di Pemerintah Provinsi Sulsel dinilai tidak memberikan solusi kongrit bagi kemajuan daerah. Apalagi, yang ingin lelang jabatan atau mutasi tersebut adalah Pejabat (Pj) Gubernur Sulsel Soni Sumarsono.
Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan (MIPI) Sulsel, Jayadi Nas menegaskan, agar Pj Gubernur Sulsel tidak melakukan lelang jabatan atau mutasi dalam waktu dekat ini, terlebih ketika lelang jabatan tersebut dianggapnya tidak sesuai dengan keinginan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih.
“Ganti orang itu bukan solusi, tapi solusi itu adalah siapa yang layak dan dapat bekerja. Karena sesuai pengalaman Prof Nurdin Abdullah selama di Bantaeng, beliau itu butuh orang yang bekerja dan punya hasil,” tegas Jayadi Nas saat dihubungi melalui WhatsAppnya, Selasa (24/7/2018).
Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan sebaiknya lelang jabatan atau mutasi tersebut serahkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih, sebab yang memahami apa yang harus dikerjakan oleh pejabat Pemprov Sulsel selama lima tahun kedepan adalah pasangan peraih suara terbanyak saat Pilgub Sulsel ini.
“Mari kita berikan ruang kepala Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih untuk memilih pejabat Pemprov, karena mereka yang lebih memahami visi dan misinya,” tambahnya lagi.
Menurut Jayadi, untuk menduduki jabatan strategis di Pemprov tentunya harus yang mampu berbuat banyak untuk kemajuan rakyat Sulsel. Terlebih ketika orang yang ingin dipilih oleh Pj Gubernur Sulsel tidak memahami bagaimana etika pemerintahan yang ada di Sulsel.
“Selain harus memahami etika pemerintahan, mereka (Pejabat) juga harus dapat bekerja dan memiliki hasil. Karena orientasi Prof Nurdin Abdullah itu adalah hasil kerja,” pungkasnya.
