“Gaya kepemimpinan itu berbeda-beda. Di Bantaeng itu, Alhamdulillah bisa saja tanya kepala dinas, ada tidak, yang saya nonjobkan? Kecuali yang keluar dari ‘rule of games’,” sambung NA.
Selain itu, sanksi ‘non-job’ juga berlaku dalam aturan main lainnya. Seperti merugikan pemerintah melalui statemennya, menyalahi instruksi, dan ‘pura-pura loyal’ kepada pimpinan.
BACA: KA Kehutanan Unhas Dukung Penuh Program Prof Andalan
“Jangan “pura-pura loyal”, kalau you pura-pura loyal ya…Jangan pernah coba buat statemen yang merugikan pemerintah, karena kita satu gerbong nih. (dan) jangan pernah, komandannya belok kiri, dia belok kanan,” tegasnya.
Kendati demikian, NA mengakui setiap manusia tidak ada satupun yang sempurna. Sehingga, Ia berharap, bila nantinya roda pemerintahan berjalan, para Kepala OPD dapat memaklumi dan tahu sisi kelemahannya.
“Kita harus ingat, bahwa tidak ada orang yang sempurna, tapi selama ini orang mau sempurnakan kelemahannya, Insyaallah kita bersama-sama,” ringkasnya.
