MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri, Sri Wahyuningsih, sebut koordinasi APIP dan APH ditujukan untuk menghindari terjadinya perasaan khawatir pemerintahan daerah dalam bertindak.
Pasalnya, menurut Sri, rasa khawatir itu dapat mengakibatkan pemerintah daerah takut melaksanakan kegiatan dan juga mencairkan anggaran.
“Karena takut, ini melambatkan penyerapan anggaran dan pembangunan daerah,” sebutnya dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2018 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Ballroom Phinisi Hotel Claro (Clarion) Makassar, Senin (16/7/2018).
BACA: Pj Sekda Sulsel Buka Rakor Pengawasan Daerah Tingkat Provinsi
Untuk itu, kata Sri, perjanjian kerja sama antar Kemendagri, Kapolri dan Kejaksaan Agung ini untuk melahirkan sebuah wadah Kordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Ini terkait pengawasan dan penindakan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara,” sebutnya.
Dalam kegiatan ini, turut hadir Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, Luthfi Natsir sebagai penyelenggara kegiatan.
