MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – PT Vale Indonesia Tbk menargetkan net zero atau nol emisi karbon pada tahun 2050. Komitmen tersebut lebih cepat 10 tahun dari target pemerintah pusat.
Hal ini sejalan dengan perjanjian Paris Agreement yang termuat dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Perjanjian ini fokus terhadap mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan. Tujuan dari perjanjian ini adalah menekan laju pemanasan global alias global warming yang disebabkan oleh perubahan iklim alias climate change.
President Director PT Vale Indonesia Tbk, Febriani Eddy mengatakan untuk menurunkan emisi karbon, maka bahan baku energi baru dan terbarukan atau EBT harus berasal dari proses yang berkelanjutan, terutama rendah karbon.
Berdasarkan peta dekarbonisasi pada 2030 menuju nol emisi karbon, Febriani berkomitmen melakukan pengurangan sebanyak 33 persen emisi absolut.
“PT Vale mendukung transisi menuju energi baru dan terbarukan melalui praktek pertambangan yang berkelanjutan. Keberlanjutan lebih dari bisnis, pembangunan berkelanjutan adalah bagian dari PT Vale,” kata Febriani pada forum berkelanjutan dengan tema deforestasi untuk masa depan di Hotel Claro, Selasa, 22 Maret 2022.
Febriani menjelaskan 3 PLTA dengan total kapasitas 356 MW mengurangi sekitar 1 juta ton Co2eq per tahun.
Selain itu, pihaknya juga telah melakukan penghentian inisiatif konvensi batubara yang berpotensi menghemat biaya USD 40 juta demi menghindari tambahan 200 ribu Co2eq per tahun.
Vale juga memanfaatkan teknologi mutakhir untuk memastikan kualitas air limpasan tambang yang memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
Febriani mengatakan dirinya juga berkomitmen pada rehabilitasi dan keanekaragaman hayati.
“Sebanyak 3.021.44 ha total area yang direklamasi hingga tahun 2020. Ada 24.022 pohon eboni yang ditanam dan 40 persen penambahan komposisi spesies pohon pionir untuk aktivitas regenerasi,” tuturnya.
Sementara, Institute Essential Services Reform (IESR) Makassar Fabby Tumiwa, mengatakan saat ini cuaca sudah tak menentu, terjadi kekeringan, badai, dan musim panen yang tak jelas. Sebab itu, temperatur emisi gas rumah kaca di atmosfer harus diturunkan.
“Menurut para ahli kita harus memotong 45 persen pada tahun 2030. Peran Indonesia menjadi penting, kenapa? Kita produsen gas rumah kaca nomor 7 terbesar di dunia,” ucap Fabby.
Bila ingin menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi, maka dekarbonisasi harus dilakukan secara terencana supaya tak mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Ia mengatakan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar dengan melakukan dekarbonisasi melalui pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan.
“Banyak negara yang enggan melakukan dekarbonisasi karena dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Menurutnya, rendahnya target pengembangan energi terbarukan bertentangan dengan tren penurunan harga energi terbarukan yang semakin kompetitif.
Padahal, berdasarkan kajian IESR menunjukkan secara teknis dan ekonomis, sektor energi dapat menjadi nol emisi pada tahun 2050 dengan menggunakan 100 persen energi terbarukan.
Ia mengatakan ada 4 pilar atau syarat utama menuju dekarbonisasi pada sektor energi (pembangkit listrik, transportasi, dan Industri), antara lain, menggunakan energi terbarukan, elektrifikasi, penurunan energi fosil, dan bahan bakar bersih.
“Deforestasi sektor energi akan menciptakan jutaan pekerjaan hijau baru dan meningkatkan efisiensi energi,” ungkapnya.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan saat ini pihaknya tengah menyusun ulang, melakukan kajian ihwal pemanfaatan energi terbarukan.
Setelah itu rampung, kata dia, regulasi ihwal investasi pembangkit ETB langsung dijalankan.
Pemerintah, kata dia, berkomitmen mencapai net zero emisi karbon pada tahun 2060.
Dadan mengatakan pihaknya menargetkan menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen pada tahun 2030 dengan usaha sendiri dan penurunan 41 persen melalui dukungan internasional.
